BALIEXPRESS.ID - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung kembali menggelar rapat kerja (raker) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, Selasa (12/11).
Setelah membahas potensi-potensi untuk memaksimalkan pendapatan daerah tahun 2025, Raker kali ini fokus membahas belanja daerah dalam Rancangan APBD 2025.
Dalam rapat tersebut terungkap berbagai belanja mulai dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, pembangunan infrastruktur, penataan pantai dan destinasi pariwisata, renovasi gedung, program Badung terang, utilitas terpadu, dan lain-lain.
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri anggota DPRD Badung.
Sedangkan dari eksekutif, hadir Ketua TAPD yang juga Pj. Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, didampingi pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Badung.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti mengungkapkan, rapat Banggar dan TAPD Badung pada hari kedua memfokuskan pembahasan mengenai belanja.
Rapat ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai belanja apa saja yang akan dieksekusi tahun 2025.
“Hari ini khusus membahas mengenai belanja. Sudah banyak teman-teman mengusulkan, mempertanyakan, dan mendalami lagi RAPBD 2025. Saya kira semuanya positif, dan apa yang dipertanyakan itu sudah sangat jelas sekali jawabannya,” ujar Anom Gumanti.
Dalam rapat tersebut pihaknya juga menyampaikan beberapa usulan. Terkait utilitas terpadu ia berharap hanya ada satu tiang yang berdiri. Ini diharapkan dapat mengurangi kabel yang semrawut.
“Masalah kabel-kabel semrawut ini, kadang-kadang kami sering mendapatkan pecut dari masyarakat. Pikiran saya, bisakah dibuatkan satu kabel untuk bersama? Kalau memang butuh regulasi sebagai penguat, ayo kita buatkan regulasinya dan tentu seizin pemerintah pusat juga. Kalau bisa satu tiang untuk bersama, alangkah indahnya. Ketimbang tiang yang banyak saat ini, sangat mengganggu sekali,” jelasnya.
Terkait program Lampu Penerangan Jalan (LPJ) yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama menjadi vital di daerah pariwisata, Anom Gumanti mengatakan, program LPJ harus dikelola dengan baik.
“Ke depan kalau tidak ada sistem yang mampu meng-organize semua itu, saya kira kita akan selalu telat, telat, telat. Dalam arti telat memperbaiki, telat memasang, dan sebagainya. Harapan saya, mudah-mudahan dalam regulasi bisa dimungkinkan dengan pihak ketiga. Karena kita minta ‘terang’nya,” papar politisi asal Kuta tersebut. (*)
Editor : Nyoman Suarna