BALIEXPRESS.ID- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangli telah beroperasi sejak September 2024.
Dalam dua bulan pertama, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam memberikan pelayanan di MPP.
Salah satu terkait layanan yang belum semua loket atau gerai buka setiap hari di MPP.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangli Jetet Hiberon mengatakan bahwa hal ini menjadi catatan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Pemerintah daerah diharapkan segera mengatasinya.
“Kami harus melaporkan secara online layanan MPP setiap bulan ke KemenPANRB dan Kemendagri. Dari laporan itu keluar catatan-catatan,” kata Jetet ditemui Jumat (29/11/2024).
Menurutnya, ada beberapa loket layanan yang tidak buka setiap hari, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.
Tak jarang, masyarakat yang membutuhkan layanan di loket tersebut harus gigit jari karena datang di luar jadwal operasional. Ada juga layanan samsat yang hanya buka setengah hari.
“BPJS Ketenagakerjaan hanya buka pada hari Senin dan Kamis. Dalam catatan KemenPANRB, tidak ada layanan yang dalam satu minggu hanya buka dua kali. Seharusnya setiap hari kerja,” tegasnya.
Jetet memastikan telah berkoordinasi dengan instansi terkait. Alasannya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Instansi tersebut harus membagi petugasnya agar dapat tetap melayani di kantor induk maupun di MPP Bangli.
Terkait persoalan tersebut, Kemenpan RB juga memberikan solusi. Instansi yang tidak dapat membuka layanan setiap hari agar membuka layanan pada hari-hari yang diperkirakan ramai berdasarkan hasil survei.
Di luar jam buka, jika ada hal mendesak, bagian front office MPP akan menghubungi petugas bersangkutan. Petugas tersebut diharapkan hadir untuk memberikan layanan.
Selain jadwal buka layanan, Kemenpan RB juga menyoroti layanan yang menghasilkan produk.
Layanan di MPP seharusnya tidak hanya terbatas pada informasi, konsultasi, atau pengaduan.
Sebagai contoh, PDAM Bangli saat ini hanya menyediakan layanan pengaduan, sementara Kantor Pertanahan Bangli sebatas menyediakan layanan informasi. "Seharusnya ada layanan pendaftaran juga," terangnya.
Jetet menegaskan bahwa pihaknya masih berupaya memberikan layanan terbaik di MPP.
Saat ini terdapat 12 loket layanan dan 7 gerai. Pada tahun 2025 akan ada layanan Imigrasi. (*)
Editor : I Made Mertawan