BALIEXPRESS.ID – Penghentian operasional Trans Metro Dewata (TMD) menuai tanggapan dari Wayan Koster, Calon Gubernur Bali Terpilih Pilgub 2024.
Koster, yang meresmikan TMD pada 2020 saat menjabat sebagai Gubernur Bali, menilai transportasi publik ini sudah mulai diminati masyarakat dan penting untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Saya akan mencoba membahas (untuk operasionalnya kembali) karena ini kan sebenarnya program yang dijalankan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin karena ada kendala anggaran tidak dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan. Sesungguhnya keberadaan sarana transportasi TMD bagi kita ini sudah mulai diminati oleh masyarakat, dan kita butuh memang untuk pelayanan transportasi publik untuk agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” ujar Koster saat diwawancarai, Rabu (1/1).
Baca Juga: Biaya Operasional per Tahun Capai Rp 75 Miliar, Bus Trans Metro Dewata Resmi Pamit 1 Januari 2025
Menurutnya, TMD berperan penting dalam melayani wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Namun, karena pendanaan dari Kementerian Perhubungan dihentikan, ia belum dapat mengambil langkah lebih lanjut.
“Sekarang saya kan belum menjabat ini (sebagai Gubernur Bali). Jadi saya belum bisa mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pada prinsipnya program ini harus dilanjutkan tentu dengan pengelolaan yang lebih baik, yang lebih efisien untuk pelayanan masyarakat di Bali dan di Denpasar, Badung, Gianyar, itu yang utama sekali,” tambahnya.
Baca Juga: Pj. Gubernur Sebut Malam Tahun Baru di Bali Kondusif, Kemacetan di Canggu Dapat Diatasi
Ketika ditanya tentang kemungkinan pembagian beban biaya (sharing cost) dengan pemerintah pusat, Koster menekankan pentingnya dukungan bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Sesungguhnya karena ini melayani masyarakat lokal Bali, harusnya ini menjadi beban bersama pemerintah provinsi dengan pemerintah kota Denpasar, Badung, dan Gianyar, mungkin Tabanan (Sarbagita). Memang ini kan program untuk wilayah Sarbagita. Jadi sebenarnya sih pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini yang terutama sekali harus mensupport. Tapi kalau dapat juga dukungan dari pusat itu sangat diharapkan, kalau nggak ya kita harus tangani,” jelasnya.
Koster berharap program ini dapat dilanjutkan dengan kerja sama yang lebih optimal untuk memberikan pelayanan transportasi berkualitas kepada masyarakat Bali.(***)
Editor : Rika Riyanti