BALIEXPRESS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi dimulai pada Senin (6/1).
Di Bali sendiri, sebagai pionir dilaksanakan di Kabupaten Jembrana.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, menyebutkan bahwa pelaksanaan di Jembrana bukan uji coba, melainkan tahap awal program.
Baca Juga: Evaluasi Kunjungan Wisman, Ketua BTB Dorong Pemerataan Pariwisata
“Dari hasil koordinasi kami dengan Kadisdikpora Jembrana, makan bergizi gratis di Jembrana hari ini, tanggal 6 Januari 2025, sudah dilaksanakan langsung, bukan uji coba lagi. Di sana menyasar jenjang TK 2 unit, SMP 1, dan SD 12,” ungkap Boy, Senin (6/1).
Ia menambahkan bahwa dapur umum untuk program ini berlokasi di Desa Lateng, Kecamatan Negara, dengan total penerima manfaat sebanyak 3.109 siswa.
“Namun, ini baru mencakup wilayah Kecamatan Negara saja, jadi belum seluruh sekolah di Jembrana. Program ini dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Baca Juga: Pohon Tumbang Timpa Pura di Muding Kelod, Lima Pelinggih Rusak
Boy menyebutkan, hingga saat ini, program MBG baru dilaksanakan di Jembrana, sementara kabupaten/kota lain di Bali masih menunggu giliran.
“Kami sudah koordinasi dengan para Kadisdikpora di kabupaten/kota, dan memang penerima manfaatnya baru di wilayah Jembrana saja. Jadi bertahap semuanya,” ujarnya.
Ketika ditanya alasan Jembrana menjadi wilayah pertama, Boy mengatakan keputusan tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional di Pusat.
“Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pemerintah pusat kenapa Jembrana dipilih untuk memulai duluan,” tambahnya.
Boy menyatakan bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi lebih lanjut mengenai target pelaksanaan program MBG di seluruh Bali.
Ia juga menjelaskan bahwa semua biaya program ditanggung oleh pemerintah pusat.
Baca Juga: Penguatan Nilai Inti BerAKHLAK, Pj Bupati Klungkung Terima Audiensi dari ACT
Demikian juga untuk jumlah siswa sasaran di seluruh Bali nantinya.
“Tentu harus dihitung dulu berapa titik yang menjadi sasaran sekolah, apakah itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB. Kalau sudah ada perhitungan, kami akan menyesuaikan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait sistem dapur umum yang digunakan, Boy mengatakan pengelolaannya dilakukan langsung oleh Disdikpora setempat.
Baca Juga: WADUH! WNA di Bali Rusak Motor Rental di Bali, Bukan Ganti Rugi Malah Kabur
“Tidak ada pemilihan dapur, langsung dibuat dapur umum,” terangnya.(***)
Editor : Rika Riyanti