BALIEXPRESS.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Senin (6/1).
Namun, di Bali, program tersebut masih menunggu kejelasan penganggaran dan mekanisme pelaksanaan.
Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi dari Gubernur Bali dan jajaran terkait mekanisme anggaran program tersebut.
"Kami sedang menunggu saudara gubernur beserta jajaran dengan mekanisme penganggaran," kata Dewa Jack saat ditemui, Senin (6/1).
Dewa Jack menjelaskan bahwa APBD induk 2025 telah disahkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah program ini dapat dilaksanakan dalam anggaran induk atau perlu menunggu anggaran perubahan.
"Karena anggaran induk sudah ketuk palu, apakah bisa dilaksanakan di induk 2025 ataukah mulai di perubahan," jelasnya.
Baca Juga: Evaluasi Kunjungan Wisman, Ketua BTB Dorong Pemerataan Pariwisata
Diketahui sebelumnya, untuk pelaksanaan di Bali, Jembrana ditunjuk Pusat sebagai pionir pelaksanaan MBG.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, menyebutkan bahwa pelaksanaan di Jembrana bukan uji coba, melainkan tahap awal program.
“Dari hasil koordinasi kami dengan Kadisdikpora Jembrana, makan bergizi gratis di Jembrana hari ini, tanggal 6 Januari 2025, sudah dilaksanakan langsung, bukan uji coba lagi. Di sana menyasar jenjang TK 2 unit, SMP 1, dan SD 12,” ungkap Boy, Senin (6/1).
Baca Juga: Pemprov Bali Berikan Diskon Pajak Kendaraan hingga 39,76 Persen, Berlaku Mulai 5 Januari
Ia menambahkan bahwa dapur umum untuk program ini berlokasi di Desa Lateng, Kecamatan Negara, dengan total penerima manfaat sebanyak 3.109 siswa.
“Namun, ini baru mencakup wilayah Kecamatan Negara saja, jadi belum seluruh sekolah di Jembrana. Program ini dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Boy menyebutkan, hingga saat ini, program MBG baru dilaksanakan di Jembrana, sementara kabupaten/kota lain di Bali masih menunggu giliran.
Baca Juga: Warga Dukung Penutupan TPA Suwung, Minta Pengelolaan Sampah dengan Teknologi Insinerator
“Kami sudah koordinasi dengan para Kadisdikpora di kabupaten/kota, dan memang penerima manfaatnya baru di wilayah Jembrana saja. Jadi bertahap semuanya,” ujarnya.
Ketika ditanya alasan Jembrana menjadi wilayah pertama, Boy mengatakan keputusan tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional di Pusat.
“Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pemerintah pusat kenapa Jembrana dipilih untuk memulai duluan,” tambahnya.
Baca Juga: WADUH! WNA di Bali Rusak Motor Rental di Bali, Bukan Ganti Rugi Malah Kabur
Boy menyatakan bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi lebih lanjut mengenai target pelaksanaan program MBG di seluruh Bali.
Ia juga menjelaskan bahwa semua biaya program ditanggung oleh pemerintah pusat. Demikian juga untuk jumlah siswa sasaran di seluruh Bali nantinya.
“Tentu harus dihitung dulu berapa titik yang menjadi sasaran sekolah, apakah itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB. Kalau sudah ada perhitungan, kami akan menyesuaikan,” ujarnya.
Baca Juga: AA Gede Raka Yuda, ASN Badung yang Aktif Yoga Sejak 18 Tahun Lalu: Mampu Sembuhkan Keluhan Penyakit
Sementara itu, terkait sistem dapur umum yang digunakan, Boy mengatakan pengelolaannya dilakukan langsung oleh Disdikpora setempat.
“Tidak ada pemilihan dapur, langsung dibuat dapur umum,” terangnya.(***)
Editor : Rika Riyanti