BALIEXPRESS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali secara resmi menetapkan pasangan Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Terpilih periode 2025-2030.
Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Bali Tahun 2024.
Keputusan ini dibacakan oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam sidang penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih pada Kamis (9/1) bertempat di Trans Resort Hotel, Kuta, Badung.
Baca Juga: Hajar Pendemo, Kadis Perindag Halmahera Barat Diamankan Polisi
Pasangan Koster-Giri berhasil meraih dukungan besar dari masyarakat Bali dengan perolehan suara sebanyak 1.413.604 atau 61,46 persen dari total suara sah.
Dalam wawancara usai penetapan, Wayan Koster menyampaikan rencana prioritasnya ke depan setelah pelantikan.
“Langkah berikutnya menunggu pelantikan. Itu saja,” ujar Koster singkat saat ditanya mengenai langkah pasca-penetapan.
Baca Juga: Tak Terima Didemo, Kadis Perindag Halmahera Barat Hajar Warga, Video Viral di Media Sosial
Terkait proses transisi pemerintahan, Koster menegaskan tidak memerlukan masa transisi karena ia dan wakilnya telah siap bekerja sejak awal.
“Nggak perlu ada transisi, karena tanpa transisi kita sudah kerja,” tegasnya.
Koster mengungkapkan bahwa program-program yang akan dijalankan sepenuhnya berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang telah disampaikan kepada KPU dan masyarakat Bali.
Baca Juga: WADUH Kasus Cerai di PN Denpasar Tinggi, 1155 Perempuan Jadi Janda pada 2024, Ada yang Karena Bosan
Infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama untuk mengatasi persoalan mendesak seperti kemacetan.
“Infrastruktur sudah dirancang bersama Bapak Wagub (Giri Prasta), ya karena infrastruktur itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak di Bali untuk mengatasi masalah kemacetan. Dan sejumlah infrastruktur harus dibangun yang menuju daerah wisata, jadi titik-titik kemacetan terutama di Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar ini yang menjadi prioritas,” jelas Koster.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar partainya, yakni Mulia-PAS serta Koalisi Indonesia Maju (KIM) Koster menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak tanpa memandang perbedaan politik.
Baca Juga: Dugaan Aksi Pengeroyokan di Jalan Nangka Bali, Video Keributan Viral di Media Sosial
“Kita tidak ada istilah koalisi, yang ada hanyalah kerjasama dan gotong royong dengan semua pihak,” katanya.
Ia juga memastikan bahwa dirinya akan merangkul pihak-pihak lain dalam membangun Bali.
“Oh, sudah pasti (merangkul),” imbuhnya.
Baca Juga: Tersertifikasi Syariah, Komitmen Bank Kustodian BRI Tingkatkan Layanan Pengelolaan Aset Nasabah
Sementara itu, terkait pelantikan yang kemungkinan mengalami penundaan dinilai tidak akan memengaruhi jalannya pemerintahan.
“Nggak ada, dilantik dulu nanti biasanya mundur juga kan tetap 5 tahun juga masa jabatannya,” ungkap Koster.
Terkait pembagian tugas dengan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta, Koster menegaskan bahwa tidak ada pembagian tugas secara spesifik, tetapi kerja sama akan menjadi kunci.
Baca Juga: Profil Kepala UPTD Samsat Badung, I Ketut Sadar: Sang Inovator yang Ngayah Dengan Tulus
“Nggak ada pembagian tugas, yang ada kerjasama yang baik,” tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti