BALIEXPRESS.ID - Hingga saat ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung masih menunggu audit hasil kerugian negara dari BPKP terkait kasus dugaan korupsi atau penyimpangan pengelolaan dana komite di SMK Negeri 1 Klungkung pada periode 2020 hingga 2022.
Hal itu disampaikan oleh Kasi Intelijen Kejari Klungkung, Ngurah Gede Bagus Jatikusuma Jumat (31/1/2025). "Untuk kasus itu kita masih kurang selampir kertas (hasil audit) dari BPKP," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Klungkung Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus bergulir.
Pada Oktober 2024, total sudah ada 40 orang saksi yang diperiksa terkait kasus tersebut. Mulai dari Kasubag Tata Usaha (TU), Bendahara Komite, mantan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Bendahara II Komite, Ketua Komite Sekolah Tahun 2024, dan lainnya.
Kejari Klungkung sebelumnya juga telah melakukan penggeledahan di SMKN 1 Klungkung. Selain mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang tunai, Kejari juga menemukan ratusan ijazah siswa yang belum dibagikan. Temuan ini diduga terkait dengan tunggakan pembayaran dana komite.
Dugaan penyimpangan pengelolaan dana komite pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Klungkung Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ini sendiri mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun Bali Express Jawa Pos Group di lapangan, dugaan itu muncul lantaran dana komite atau dana pendidikan di SMKN 1 Klungkung dari tahun 2020 hingga 2022 dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah bersangkutan.
Padahal semestinya dana komite dikelola oleh komite sekolah. Disamping itu, RKAS Komite diduga dirubah sendiri oleh oknum kepala sekolah tersebut tanpa sepengetahuan tim penyusun RKAD Komite.
Oknum kepala sekolah itu juga memindahkan dan mentransfer dana komite ke rekening pribadi tanpa alasan yang jelas.
Penyidik juga menemukan perbuatan melawan hukum, diantaranya Kepala sekolah tidak pernah mengadakan rapat komite membahas tentang pertanggungjawaban penggunaan dana komite tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hingga susunan anggota komite tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Kepala sekolah juga menyusun sendiri RAB (2020 – 2021), menunjuk langsung penyedia terhadap beberapa kegiatan fisik (2020 – 2021), realisasi Pekerjaan Fisik Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan tahun (2020 - 2021) serta sarana prasarana yang telah dibangun di sekolah lebih murah daripada laporan penggunaan dana serta tanpa bukti dukung dimana selisih yang ditemukan sebesar Rp.243.460.210.29.
Akibatnya ada selisih dana komite dari tahun 2020 hingga 2022 diduga sebesar Rp724 Juta lebih. (*)
Editor : I Dewa Gede Rastana