BALIEXPRESS.ID - Setelah muncul isu bahwa kegiatan orientasi kepala daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggunakan dana APBD masing-masing daerah, Mendagri Tito Karnavian memastikan bahwa seluruh pembiayaan kini ditanggung oleh APBN.
Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran terbaru yang menegaskan bahwa biaya orientasi di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Umum dan Protokol Wayan Budiasa mengatakan, untuk retreat Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2025-2030 diangendakan tanggal 21 Februari, Mendagri Tito Karnavian, menerbitkan surat terbaru, tertulis menyusuli Surat Edaran Menteri Dalarn Negeri :nomor 200.5/628/ SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Bertepatan dengan Tumpek Wariga, MDA Bali Terbitkan Tata Titi Nyanggra Rahina Nyepi
“Awalnya memang cost sharing, tapi akhirnya diputuskan semua ditanggung dari DIPA Kemendagri,” katanya, Jumat (14/2).
Budiasa menjelaskan bahwa awalnya pembiayaan dilakukan dengan skema cost sharing antara Kemendagri dan daerah, namun kemudian diputuskan seluruh biaya ditanggung oleh Kemendagri setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan.
“Berdasar surat sebelumnya maka pembiayaan secara cost sharing antara kemendagri dengan daerah, namun setelah mempertimbangkan kemampuan keuangan untuk membiayai agena ini maka terbit surat yang menyatakan pembiayaan ditanggung sepenuhnya dari Kemendagri,” jelasnya.
Baca Juga: Terekam CCTV! Maling beraksi di Toko Jalan Nangka Utara, Dompet Pegawai Raib
Sebelumnya, muncul isu bahwa retreat kepala daerah yang diselenggarakan Kemendagri didanai dari APBD masing-masing daerah.
Setelah menuai polemik, Mendagri mengeluarkan surat edaran yang menegaskan seluruh biaya ditanggung oleh Kemendagri.
Dalam surat edaran sebelumnya disampaikan, untuk biaya akomodasi pemda diminta menanggung dengan jumlah sebesar Rp 2.750.000 per hari.
Baca Juga: Tragis! Pria Misterius Tebas Wajah Pengunjung Kafe Di Nusa Dua Bali, Begini Kronologinya
Kalau kegiatan selama delapan hari, maka masing-masing dari kepala daerah dan wakil kepala daerah harus membayar Rp 22 juta.(***)
Editor : Rika Riyanti