Kunjungan ini bermaksud untuk melakukan pembinaan kepada tenaga pendidik dan peserta didik serta memantau persiapan widyalaya dalam proses peralihannya menjadi lembaga pendidikan negeri.
Dalam kunjungannya, Prof. Duija menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan Madyama Widyalaya Jnana Dharma Sastra yang menunjukkan kemajuan pesat.
Ia menyoroti prestasi yang telah diraih serta tingginya minat masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum bercirikan agama Hindu ini.
“Perkembangan widyalaya ini sangat baik dan menjanjikan. Animo masyarakat cukup tinggi, menunjukkan bahwa pendidikan berbasis agama Hindu mendapat tempat di hati masyarakat,” kata Prof. Duija.
Secara lebih luas, Dirjen Bimas Hindu mencatat bahwa pertumbuhan widyalaya di Indonesia cukup progresif, dengan jumlah yang telah mencapai 124 lembaga pendidikan.
Ia menilai bahwa perkembangan pendidikan Hindu berada pada posisi yang menjanjikan setelah pendidikan Islam yang telah berkembang lebih dahulu.
Lebih lanjut, Prof. Nengah Duija menekankan pentingnya prinsip kolaborasi dalam pengelolaan widyalaya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024.
“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dengan desa dinas, desa adat, dan yayasan, seperti yang telah diterapkan di Madyama Widyalaya Jnana Dharma Sastra. Ini menjadi fondasi yang baik untuk kemajuan widyalaya ke depan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan widyalaya di Bali.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya peraturan daerah yang dapat memberikan payung hukum bagi keberlangsungan dan pengembangan lembaga pendidikan Hindu ini.
“Ke depan, pemerintah daerah di tingkat kabupaten dan provinsi harus berperan aktif dalam membangun widyalaya. Harapannya, Bali dapat menjadi pusat pengembangan widyalaya di Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Yayasan Mertajati Widya Mandala, Dr. I Made Bagus Andi Purnomo, S.Pd., M.Pd., menyatakan bahwa pihaknya tengah merancang program agar Madyama Widyalaya Jnana Dharma Sastra dapat beralih status menjadi lembaga negeri.
“Kami telah menyiapkan lahan yang representatif bersama desa adat dan desa dinas. Saat ini, kendala utama masih pada ketersediaan lahan, dan kami terus mengupayakan solusi terbaik,” ungkapnya.
Purnomo juga berharap masyarakat di kawasan tersebut, khususnya di Kabupaten Buleleng, dapat terus mendukung keberadaan widyalaya demi masa depan pendidikan Hindu yang lebih baik.
“Seperti yang disampaikan Pak Dirjen, widyalaya harus menerapkan pola kolaboratif. Semua pihak harus berperan aktif dalam membangun widyalaya. Lembaga ini adalah milik umat dan masyarakat, sehingga harus kita jaga dan kembangkan bersama,” pungkasnya. (dik)
Editor : I Putu Mardika