BALIEXPRESS.ID- DPRD Bangli bersiap memangkas anggaran perjalanan dinas (perdin) yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.
Pemangkasan anggaran perjalan dinas merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Bangli I Nyoman Dacin mengungkapkan bahwa anggaran perjalan dinas dalam APBD 2025 sebesar Rp12,5 miliar.
Jika mengikuti Inpres, anggaran tersebut harus dipangkas setengahnya, sehingga tersisa Rp6,25 miliar.
"Kalau mengacu pada Inpres, tinggal dipotong setengah," ujarnya saat ditemui Selasa (18/2/2025).
Namun, Dacin menegaskan bahwa kepastian pemangkasan ini masih menunggu surat edaran dari kementerian terkait serta hasil retret kepala daerah.
Sebab, masih ada yang perlu diperjelas dalam penerapan Inpres tersebut.
"Apakah yang dipotong dari pagu awal atau dari sisa anggaran yang belum terpakai, itu yang masih perlu dipastikan," jelasnya.
Hingga pertengahan Februari 2025, anggaran perjalan dinas sudah digunakan.
Berdasarkan data Januari saja, perjalanan dinas yang terpakai Rp611.987.721.
"Kalau yang dipangkas hanya sisa dari yang belum terpakai, nilainya tentu berbeda," tambahnya.
Dacin juga menekankan bahwa anggaran Rp12,5 miliar bukan hanya untuk 30 anggota dewan yang di DPRD Bangli, tetapi juga untuk tim ahli, pendamping dari sekretariat dan lainnya.
Perjalanan dinas itu mencakup keluar provinsi maupun antar-daerah di Bali.
Ia menambahkan bahwa anggaran ini sebenarnya sudah dikurangi dalam pembahasan akhir 2024.
"Tahun lalu anggarannya Rp18 miliar, sudah turun menjadi Rp12,5 miliar. Sekarang dipangkas lagi," sebutnya.
Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika sebelumnya mengatakan bahwa Inpres ini harus dijalankan.
Nanti akan ada pembahasan lanjutan. Sebab hingga ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan pelaksanaan inpres tersebut.
"Yang namanya inpres, itu harus dijalankan," kata Suastika. (*)
Editor : I Made Mertawan