BALIEXPRESS.ID - Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat dipastikan akan berdampak cukup signifikan pada industri pariwisata khususnya Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Hal ini pun sangat berdampak bagi okupansi dari hotel-hotel yang ada di Kabupaten Badung.
Terlebih cukup banyak rencana MICE di tahun 2025 yang dibatalkan oleh kementerian.
Baca Juga: Disambut Antusias, Uji KIR Keliling di Terminal Mengwi Layani Hingga 10 Kendaraan Sehari
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Rai Suryawijaya mengatakan, dari adanya efiesiensi anggaran bagi wisata MICE di Kabupaten Badung.
Apalagi sudah ada pembatalan dadi pelaksanaan MICE.
“Dampak dari efisiensi anggaran ini akan berdampak cukup signifikan terhadap wisata MICE. Rencana MICE di tahun 2025 ini lumayan banyak yang dibatalkan atau cancelled dari kementrian,” ujar Suryawijaya saat dikonfirmasi Minggu (23/2).
Baca Juga: KETERLALUAN! Dua Pikap Parkir di Garasi Rumah Diembat Pencuri Sekaligus: Begini Cara Pelaku Beraksi
Pihaknya menyebutkan, kebijakan ini juga nantinya akan berdampak terhadap penurunan okupansi rate hotel.
Dari sisi SDM, pekerja di bidang MICE juga paling besar yang akan terdampak.
Hal ini juga menjadi dilema di tengah pemerintah menargetkan peningkatan kunjungan wisatawan yang masuk ke Indonesia.
“Ini juga akan berdampak juga terhadap UMKM, serta kemungkinan juga akan mengurangi karyawan khususnya yang bekerja di bidang MICE,” ungkapnya.
Dari berkurangnya agenda MICE di hotel imbas kebijakan efisiensi ini membuat pelaku pariwisata harus putar otak.
Bahkan PHRI pun berusaha mengatur strategi dengan mencari internasional event atau MICE dari luar negeri.
“PHRI juga berusaha untuk meningkatkan wisatawan leisure (yang liburan) untuk meningkatkan okupansi hotel sebagai pengganti wisatawan MICE. Selain itu pula, berupaya meningkatkan pangsa pasar bekerjasama dengan wholeseller, travel agent, airlines, dan lain-lain,” terangnya.
Lebih lanjut Suryawijaya sangat berharap, agar kebijakan efisiensi anggaran ini ditinjau ulang dalam APBN Perubahan.
Selain itu, PHRI juga mengharapkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk bekerja keras menambah direct flight ke Bali.
“Kemenpar dan industri harus berkolaborasi untuk mempromosikan Bali dan Indonesia secara masif,” imbuhnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga