BALIEXPRESS.ID- Kehadiran sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bangli di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali masih menimbulkan tanda tanya.
Menurut informasi di Kejati Bali, tujuh pejabat eselon IIB itu dipanggil berkaitan dengan dugaan pemerasan.
Namun demikian, di Pemkab Bangli, informasi yang beredar justru berbeda.
Penjabat Sekda Bangli I Made Ari Pulasari membenarkan bahwa sejumlah kepala dinas dan pejabat setingkatnya, termasuk dirinya, datang ke Kejati Bali.
Namun, ia menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak berkaitan dengan penanganan kasus. Mereka ke Kejati Bali hanya untuk koordinasi.
Ari Pulasari menyebutkan sejumlah nama pejabat yang secara bertahap mendatangi Kejati Bali, yaitu dirinya sendiri, Kepala Dinas Kesehatan dr. I Nyoman Arsana; Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Komang Pariartha; Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Dewa Widnyana Maya, serta Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Ni Luh Ketut Wardani.
“Tiang (saya) kemarin koordinasi sedikit,” kata Ari Pulasari dikonfirmasi pada Kamis (27/2/2025).
Ari Pulasari menegaskan bahwa koordinasi tersebut berkaitan dengan kegiatan di masing-masing OPD.
Ia mencontohkan kehadiran Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu Kepala Dinas PUPR Perkim hadir untuk membahas kegiatan di dinasnya.
Pejabat asal Banjar Penatahan, Desa Susut, Kecamatan Susut, Bangli ini mengungkapkan bahwa koordinasi tersebut merupakan hal yang biasa.
Selain dengan Kejati Bali, Pemkab Bangli juga kerap berkoordinasi dengan Kejari Bangli terkait berbagai kegiatan.
“Dari awal didampingi biar tidak bermasalah. Kalau Kejari sudah sering,” jelas Ari Pulasari yang juga menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bangli. (*)
Editor : I Made Mertawan