BALIEXPRESS.ID – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Bali semakin menjadi sorotan publik, terutama terkait kesulitan akses yang dialami oleh petani dan nelayan.
Pejabat DPD RI asal Bali, Niluh Djelantik, menyoroti kebijakan distribusi yang dianggap masih belum berpihak kepada masyarakat kecil, terutama di tengah maraknya kritik terhadap oknum pejabat Pertamina yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca Juga: Puluhan Proyek Infrastruktur di Klungkung Bakal Dieksekusi Tahun 2025, Segini Anggarannya
Dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya pada 27 Februari 2025, Niluh Djelantik menegaskan bahwa pejabat Pertamina seharusnya bertugas sebagai pelayan rakyat, bukan menikmati kemewahan yang tidak seharusnya mereka nikmati.
"Pejabat Pertamina seharusnya mengemban tugas sebagai pelayan rakyat, bukan seolah-olah tamu yang menikmati kemewahan di rumah sendiri," tegas Niluh Djelantik.
Ia juga mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi petani dan nelayan yang harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM, yang menurutnya sangat tidak adil.
Lebih lanjut, Niluh Djelantik mengusulkan agar pemerintah dan Pertamina menyediakan armada BBM khusus untuk petani dan nelayan, dengan sistem jemput bola yang mengantarkan langsung BBM ke desa-desa dan memastikan distribusi tepat sasaran.
Baca Juga: Sritex Tutup Total 1 Maret 2025, 8.400 Karyawan Resmi Terkena PHK
"Daripada petani dan nelayan harus antre seperti pengemis, lebih baik sediakan armada BBM khusus bagi mereka. Jemput bola, antarkan langsung ke desa-desa, dan pastikan BBM ini sampai tepat sasaran," ujar Niluh Djelantik.
Menurut Niluh, pemerintah dan Pertamina perlu melakukan perhitungan yang jelas terkait kebutuhan BBM untuk petani dan nelayan.
Misalnya, dengan memperhitungkan jumlah liter BBM yang dibutuhkan berdasarkan luas lahan sawah untuk petani dan ukuran perahu bagi nelayan.
Hal ini, menurutnya, akan membantu memastikan distribusi yang lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan riil sektor pertanian dan perikanan.
Seruan Niluh Djelantik ini bukan hanya ditujukan kepada Pertamina, tetapi juga kepada dinas terkait di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
Baca Juga: Ayu Veronika Somawati, Alumni Menwa, Kini Akademisi Filsafat Hindu
"Ayo, saatnya mengabdi pada mereka yang selama ini menyediakan sumber kehidupan bagi kita semua," imbuh Niluh Djelantik, mengajak semua pihak untuk memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan petani dan nelayan.
Desakan ini muncul di tengah keluhan yang semakin banyak dari petani dan nelayan yang kesulitan mendapatkan akses BBM dengan harga yang terjangkau dan distribusi yang merata.
Banyak yang merasa terpinggirkan, sementara harga BBM terus melonjak, membebani sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk kegiatan produksi.
Selain itu, Niluh Djelantik juga menanggapi isu pembelian BBM bersubsidi oleh WNA yang sering menjadi perbincangan.
Ia mengimbau agar masyarakat melaporkan jika menemukan WNA yang membeli Pertalite, dengan mengirimkan foto dan identitas yang bersangkutan melalui WhatsApp ke nomor #LaporNiluh 087802345888. "Kita tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.
Editor : Wiwin Meliana