Gubernur Bali Wayan Koster Murka! Hotel dan Vila Diduga Kuasai Pantai, Akses Warga Lokal Terancam

BALIEXPRESS.ID - Bali kembali memanas! Gubernur Wayan Koster dibuat geram akibat maraknya praktik privatisasi pantai oleh hotel dan vila yang membatasi akses masyarakat lokal ke ruang publik.

Pantai Bali Dijadikan Milik Pribadi?

Sejumlah hotel dan vila diketahui memasang pembatas hingga mengklaim pantai sebagai area eksklusif.

Akibatnya, warga kesulitan mengakses pantai untuk kepentingan adat, sosial, dan ekonomi.

Menanggapi hal ini, Koster menegaskan akan segera mengeluarkan regulasi perlindungan pantai dan pesisir untuk mengembalikan hak masyarakat Bali.

"Pantai dan pesisir harus tetap dapat dimanfaatkan masyarakat lokal, bukan seolah-olah menjadi milik hotel dan vila. Ini tidak boleh dibiarkan!" tegas Koster.

Nelayan Terdampak, Aktivitas Adat Terganggu

Koster menyoroti kasus di laut Serangan, di mana pagar pembatas menghambat aktivitas nelayan.

Ia mengingatkan bahwa kepemilikan properti hanya berlaku untuk daratan, bukan pantai itu sendiri.

"Mereka beli tanahnya, bukan pantainya. Jangan sampai ada yang menguasai pantai untuk kepentingan pribadi di luar kewenangannya," tegasnya lagi.

15 Regulasi untuk Bali yang Berdaulat

Selama lima tahun kepemimpinannya, Koster merancang 15 regulasi yang mengatur berbagai sektor, termasuk:

• Perlindungan kesucian gunung

• Pengendalian alih fungsi lahan produktif

• Pengaturan perlindungan pantai dan pesisir

• Penertiban usaha pariwisata

• Pembentukan BUMD Pangan, Air, dan Energi Bersih

Selain itu, ada aturan ketat terkait kendaraan bernomor polisi luar Bali, serta pengawasan wisatawan asing yang melanggar norma setempat.

Operasi Penertiban Segera Digelar

Guna memastikan regulasi ini berjalan, Koster akan membentuk tim terpadu yang melibatkan Polda Bali, Pemprov Bali, dan pihak terkait.

"Jika citra Bali rusak karena lemahnya regulasi, wisatawan berkualitas akan enggan datang. Ini ancaman serius, maka aturan harus ditegakkan!" tegas Koster dengan nada berapi-api.

Apakah kebijakan ini akan mengembalikan hak masyarakat Bali atas pantai mereka? Atau justru memicu konflik baru dengan pengusaha besar? Kita nantikan kelanjutan kisahnya! *** 

 

Editor : I Putu Suyatra