Bagaimana tidak, pria yang kini menjabat Kepala Seksi Pengendalian Operasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali kembali mengungkap kasus suap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Buleleng yang prosesnya sedang berlanjut.
Profil pria yang disapa Agung Jayalantara inipun menarik untuk dikulik.
Ia memang terlibat dalam sejumlah penanganan kasus besar baik saat bertugas di Kejari Buleleng maupun ketika bertugas di Kejati Bali.
Agung Jayalantara Lahir di Denpasar pada 29 November 1979, Jayalantara telah menapaki perjalanan panjang dalam kariernya sebagai jaksa dengan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum.
Sejak usia muda, Jayalantara telah menunjukkan ketertarikan dalam bidang hukum. Ia menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Universitas Udayana dan lulus pada tahun 2002.
Kecintaannya terhadap ilmu hukum membawanya untuk melanjutkan studi ke jenjang Magister Hukum (S2) di Universitas Indonesia pada 2012, dan puncaknya meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Hasanuddin pada 2024 lalu.
Kariernya di kejaksaan dimulai pada 2005 sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Biak. Kemudian, ia dipercaya sebagai Jaksa Fungsional pada Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua pada 2007.
Kariernya semakin menanjak ketika Agung Jayalantara ditugaskan di berbagai wilayah, termasuk sebagai Jaksa Fungsional di Badan Diklat Kejaksaan RI dan Kejaksaan Negeri Denpasar.
Pria yang menggandrungi hoby otomotif ini juga telah menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ngada (2017).
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Karangasem (2018), serta Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng (2019).
Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian Operasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali.
Di bidang penanganan kasus, Jayalantara memiliki rekam jejak yang mengesankan.
Pada 2020, ia menangani perkara korupsi penyalahgunaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
“Kasus PEN di Dinas Pariwisata Buleleng ini memang sempat menjadi sorotan publik karena melibatkan anggaran besar yang seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi,” katanya.
Tak hanya itu, pada 2021, ia menangani kasus korupsi di LPD Anturan yang merugikan banyak masyarakat desa. Ia juga berperan dalam penyelesaian kasus pemerasan Bendesa Adat Berawa pada 2024 silam.
“Sempat juga pernah menyamar menjadi Ojol berjaket biru saat melakukan pengintaian,” kenangnya.
Agung Jayalantara juga pernah menangani kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kredit FLPP (Rumah Bersubsidi) BP. Tapera dan pemerasan dalam pengurusan izin di DPMPTSP Kabupaten Buleleng pada 2025.
“Setiap kasus yang kami tangani adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan, terutama dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik,” katanya.
Jayalantara juga aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan untuk terus meningkatkan kompetensinya.
Ia telah mengikuti Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan, Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa, hingga Diklat Tindak Pidana Khusus yang diselenggarakan oleh Badiklat Kejaksaan RI.
Keberhasilannya dalam meniti karier dan menangani berbagai kasus besar tak lepas dari prinsip hidupnya yang teguh.
“Integritas adalah segalanya bagi seorang jaksa. Tanpa itu, hukum tidak akan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sebagai seorang jaksa senior, ia juga sering berbagi pengalaman dan pengetahuannya kepada jaksa-jaksa muda.
Baginya, regenerasi dalam institusi kejaksaan adalah hal yang sangat penting.
“Saya selalu menekankan kepada rekan-rekan muda di kejaksaan untuk bekerja dengan hati dan menjaga profesionalisme. Tugas kita bukan hanya sekadar menuntut, tetapi memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil,” ungkapnya. (dik)
Editor : I Putu Mardika