SINGARAJA, BALI EXPRESS - Di tengah gencarnya program digitalisasi sekolah, kurikulum yang terus diperbarui, serta jargon “Merdeka Belajar” yang digaungkan dari kota hingga pelosok, sebuah kabar dari utara Pulau Dewata mencuat dan membuat publik tercengang.
Ratusan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng, Bali, terindikasi tidak bisa membaca dan menulis. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa membaca.
Kedengarannya seperti fiksi satir. Tapi data tak pernah berbohong. Fakta ini muncul ke permukaan setelah Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng melakukan penelusuran mendalam. Hasilnya, sebanyak 443 siswa dari 60 SMP mengalami gangguan belajar.
Sementara Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng menyebutkan angka 363 siswa, terdiri dari 155 siswa yang belum bisa membaca, dan 208 siswa yang belum lancar membaca. Bahkan sebagian di antaranya sudah duduk di kelas IX, siap menempuh Ujian Kelulusan dan masuk jenjang pendidikan menengah atas.
Baca Juga: TEMUAN MENCENGANGKAN! Ratusan Siswa SMP Tak Bisa Baca Tulis, Politisi Geram: Ini Kegagalan Sistem!
Mungkin angka itu terdengar kecil dibanding total 34.062 siswa SMP di Buleleng. Secara persentase hanya 0,011 persen. Tapi ini bukan sekadar soal matematika statistik. Ini tentang masa depan anak-anak bangsa yang belum bisa membaca dunia di sekelilingnya.
Fenomena ini sontak mengundang perhatian Gubernur Bali, Wayan Koster, yang secara gamblang menyebut situasi ini sebagai hal yang “agak aneh.” Bagaimana mungkin anak-anak yang telah melewati enam tahun pendidikan dasar—yang idealnya sudah tuntas calistung (baca, tulis, hitung) sejak kelas III SD—masih tertatih-tatih membaca dan menulis di usia remaja?
“Ditelusuri lebih jauh, benar atau tidak. Kan seharusnya mereka sudah bisa sejak kelas tiga SD,” ujarnya dengan nada setengah heran, setengah kecewa.
Atas dasar itu, Gubernur pun memerintahkan Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, untuk turun tangan langsung. Keduanya segera bergerak. Pendataan, assessment, hingga pendampingan khusus mulai digencarkan. Anak-anak yang teridentifikasi mengalami kesulitan membaca diberikan program bimbingan khusus setiap Sabtu dan Minggu. Sebuah langkah darurat yang menyadarkan banyak pihak, mungkin selama ini kita terlalu asyik menatap layar, dan lupa menengok lembar kerja siswa.
Bupati Sutjidra mencoba mengurai penyebab. Menurutnya, beberapa sekolah di Buleleng merupakan sekolah inklusi, yakni menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus, termasuk mereka yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata atau mengalami hambatan belajar.
“Dari sekitar 15.000 siswa di SMP, sekitar 180-an memerlukan bimbingan khusus. Sebagian besar memang karena kebutuhan khusus,” ungkapnya.
Namun, meskipun alasan ini bisa menjelaskan sebagian kasus, tetap saja muncul pertanyaan. Bagaimana proses asesmen dan evaluasi selama di jenjang SD bisa meloloskan siswa yang belum siap ke jenjang SMP?
“Ya, ini yang kami telusuri dengan Dinas Pendidikan. Kenapa sampai jadi demikian? Yang harusnya di SMP ini kan sudah mulai pemahaman,” kata Bupati Sutjidra.
Pendampingan kini sudah berjalan. Guru-guru Bimbingan Konseling, tenaga psikologi, hingga Dewan Pendidikan bahu-membahu melakukan asesmen mendalam. Fokus utama mereka adalah menjawab satu pertanyaan penting: kenapa bisa begini? Apakah siswa memang tidak mampu, tidak tahu, atau justru tidak mau?
Proses ini tak semudah menekan tombol. Dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan guru, tapi juga melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan stakeholder pendidikan lainnya.
“Kalau ini tidak diungkap, nanti menjadi lebih banyak lagi. Syukur sekarang sudah disampaikan dan diungkap, mungkin di daerah lain juga ada. Dengan terungkapnya ini, jadinya kami bisa tangani segera,” ujar Sutjidra.
Di bali pendampingan yang telah dilakukan itu, Wakil Bupati Gede Supriatna mengungkapkan fakta menarik. Beberapa siswa yang tidak bisa menulis di atas kertas, ternyata lancar mengetik di ponsel. Mereka aktif di media sosial, piawai mengirim pesan, bahkan paham dunia digital lebih dari sebagian gurunya.
“Ini bukan soal anti-teknologi. Tapi ada ketimpangan perhatian. Ponsel mengajarkan mereka kecepatan jempol, sementara sekolah belum berhasil mengajarkan ketenangan berpikir,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia meminta agar penggunaan ponsel di lingkungan sekolah dibatasi. Bukan dilarang total, tapi diarahkan agar fungsi utamanya benar-benar mendukung pendidikan, bukan sekadar hiburan.
Ketua Dewan Pendidikan, Made Sedana, tak ingin masalah ini sekadar jadi berita sesaat. Ia menyoroti rendahnya literasi siswa sebagai refleksi dari banyak simpul yang saling tarik-menarik.
Pertama, sistem administrasi di sekolah yang sering membebani guru dengan pekerjaan non-pengajaran. Kedua, minimnya pemetaan awal yang seharusnya bisa mendeteksi anak-anak dengan kebutuhan pembelajaran tambahan. Ketiga, kurangnya sinergi antara rumah dan sekolah.
“Orang tua menyerahkan seluruh pendidikan ke guru, guru kewalahan dengan beban kerja administratif, siswa jadi korban dari lingkaran ini,” ujarnya tajam.
Disdikpora Buleleng juga mengakui bahwa ini bukan masalah sederhana. Plt. Kepala Disdikpora, Putu Ariadi Pribadi, menyebut banyak faktor yang berkontribusi. Dari efek jangka panjang Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi, kesenjangan literasi sejak di jenjang SD, hingga pemahaman yang keliru tentang Kurikulum Merdeka.
Guru yang khawatir terhadap tuntutan hukum dan stigma sosial, seringkali memilih jalan aman—tidak menegur, tidak menuntut, dan akhirnya, tidak mengajar dengan optimal.
“Motivasi rendah, dukungan keluarga yang minim, tekanan sosial, dan gangguan psikologis turut menyumbang pada persoalan ini,” ungkap Ariadi.
Beragam solusi mulai dirancang. Selain pendampingan khusus, pemerintah mendorong sinergi lebih kuat antara sekolah, orang tua, dan komunitas. Relawan dari lembaga pendidikan tinggi akan dilibatkan untuk mendampingi siswa.
Disdikpora juga diminta memperbarui data secara berkala, agar penanganan bisa lebih tepat sasaran. Pelatihan guru tentang strategi mengajar inklusif juga mulai dirancang.
Namun, semua itu tak akan cukup jika hanya dilakukan tambal sulam. Dibutuhkan reformasi sistemik—dari proses asesmen di SD, pelatihan guru, hingga evaluasi implementasi kurikulum yang berpihak pada pemahaman, bukan sekadar nilai.
Kasus Buleleng dengan siswanya yang kurang lancar calistung ini bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Sebaliknya, ini adalah alarm keras bahwa pendidikan perlu dibenahi secara menyeluruh. Jika ada ratusan siswa yang belum bisa membaca di usia remaja, maka ini bukan sekadar soal murid yang tertinggal, tapi sistem yang perlu ditinggikan standarnya.
Menutup mata bukan solusi. Menyalahkan guru, orang tua, atau siswa juga bukan jalan keluar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian untuk melihat bahwa meskipun buku bisa dibuka, pendidikan belum tentu sudah terbaca. ***
Editor : Dian Suryantini