BALIEXPRESS.ID - Kasus ratusan siswa SMP di Buleleng yang belum bisa membaca menuai keprihatinan luas.
Pengamat pendidikan, Prof. Dr. Ir. Putu Rumawan Salain, M.Si., IAI, menyebut kondisi ini sebagai ironi dari semangat literasi yang sempat digalakkan oleh pemerintah.
"Jadi ada agak sedikit kontradiktif ketika pemerintah beberapa tahun yang lalu membangkitkan semangat literasi. Dengan semangat literasi itu kita berharap sebenarnya minat membaca meningkat dan minat memiliki buku juga meningkat," ujar Prof. Rumawan, Kamis (24/4).
Baca Juga: Dua Kurir Sabu Asal Jatim Ditangkap di Bangli, Satu Orang Nekat Serang Petugas
Ia menilai bahwa pemerintah memang telah menyediakan buku, namun tidak pernah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatannya.
"Berapa persen yang membaca dan apa saja yang dibaca itu belum pernah terjadi evaluasinya. Yang jelas bahwa pemerintah menyiapkan buku, memberi pinjaman pada anak-anak atau membeli tidak pernah kita evaluasi kecuali ulangan. Tapi evaluasi daripada buku yang disampaikan itu belum kita ketahui outcome-nya. Itu yang perlu kita harus telusuri,” tuturnya.
Prof. Rumawan juga menyoroti ketimpangan distribusi buku antara wilayah kota dan daerah terpencil, serta lemahnya pengawasan di sekolah.
"Terlebih lagi masyarakat yang di pinggiran kota, atau di beberapa SD yang terpencil atau di sekolah swasta, apakah anak-anak itu dapat buku seperti yang di Denpasar? Jangan-jangan tidak dapat buku. Jadi kalau buku saja tidak ada, mau belajar mau baca apa yang bisa?"
Menurutnya, lemahnya literasi ini juga dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan anak-anak lebih mengandalkan internet ketimbang membaca.
"Begitu bebas ya anak-anak sekarang, mungkin gurunya juga tidak mengawasi. Akhirnya diserahkan semua itu dengan peran guru menjadi Mbah Google. Jadi mereka tidak perlu lagi membaca, bisa mendengar langsung. Kalaupun membaca, mungkin ya bahasa-bahasa Google, bukan bahasa ilmiah atau akademis yang kita harapkan,” lanjutnya.
Baca Juga: Amor Ing Acintya! Pamit Jaring Ikan, Pekak Mura Ditemukan Tewas Usai Dihantam Ombak Pantai Biaung
Ia juga menyinggung Kurikulum Merdeka yang dianggap memberi ruang terlalu bebas bagi siswa, sehingga mengaburkan dasar akademis yang seharusnya dikuasai.
"Kurikulum Merdeka di satu sisi saya melihat ada euforia anak didik terhadap cara mereka belajar. Sepertinya ilmu yang begitu leleh mencair satu sama lain. Tapi mereka tidak bisa menyampaikan apa yang dibaca, hanya menjelaskannya semau dia aja. Ini ke depan lebih banyak rasa-rasa yang berkaitan dengan kualitatif, interpretatif,” katanya.
Prof. Rumawan mengingatkan bahwa kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung (calistung) harus menjadi fokus utama pendidikan.
Baca Juga: Nekat! Tepergok Mencuri di Ruang Guru, Maling Hajar Kepsek hingga Luka Parah: Begini Kejadiannya
"Jangankan membaca, jadi calistung itu dasar yang mereka harus kuasai. Ini yang mencuat ke depan kan baru membacanya. Menulisnya belum, menghitungnya belum,” ucapnya.
Menurutnya, akar persoalan juga terletak pada sistem manajemen sekolah dan kesejahteraan guru.
"Dinas Pendidikan itu kan lebih menyiapkan regulasi, yang diterapkan oleh kepala sekolah kepada guru-gurunya. Guru-guru berarti kan harus memiliki kompetensi di bidangnya. Guru itu kalau memang sudah siap, harus siap jauh dari harta, istilahnya pengabdian. Kecuali nanti pemerintah meningkatkan kesejahteraan para guru,” katanya.
Baca Juga: Harga Emas Tembus Rp1,9 Juta per Gram, Dampak Gejolak Global dan Lonjakan Permintaan
Ia menutup dengan mengkritik rendahnya apresiasi terhadap profesi guru.
"Sudah ada yang mau jadi guru saja sudah bagus. Kalau enggak gitu kan semua kepengin jadi anggota DPR,” tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti