BALIEXPRESS.ID — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Bali akhirnya menggelar rapat bersama untuk membahas perihal tunggakan pembayaran bibit durian Kane yang ditagih oleh UD Bakti Pertiwi, Jumat (25/4/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPD I Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry ini turut dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Jembrana, Fraksi Golkar DPRD Jembrana, jajaran pengurus DPD I Golkar Provinsi Bali serta dari UD Bakti Pertiwi.
Dikonfirmasi usai rapat, Ketua DPD I Partai Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry menjelaskan bahwa program tersebut dilaksanakan untuk membantu petani di Kabupaten Jembrana melalui bantuan bibit durian, alpukat dan vanili.
"Namun mengingat keterbatasan waktu karena Pileg dan Pilkada terdapat beberapa kelompok yang didanai kader Golkar Belum menyampaikan pertanggungjawaban, sehingga DPD Partai Golkar Provinsi Bali tidak setuju dibebankan pembayarannya pada anggaran Anggaran 2025" ujarnya.
Sehingga dalam rapat tersebut disepakati kekurangan pembayaran menjadi tanggungjawab Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Коrry dan pihak UD Bakti Pertiwi menyatakan setuju dan tidak lagie mempermasalahkan hal tersebut serta mencabut somasi yang pernah dilayangkan sebanyak 2 kali. "Dengan demikian kita sepakat permasalahan ini sudah selesai," tandasnya.
Sayangnya Sugawa Korry tak menjawab kapan tunggakan sebesar Rp244 Juta itu akan dibayarkan.
Disisi lain, salah seorang sumber menyebutkan jika rapat tersebut berlangsung cukup alot. Dimulai pukul 11.30 WITA dan baru berakhir pukul 14.30 WITA. Sebab awalnya pembayaran tunggakan bibit tersebut hendak dibebankan kepada DPD Golkar Kabupaten Jembrana bersama para anggota Fraksi Golkar DPRD Jembrana.
"Ya ditolak mentah-mentah itu karena itu program DPD Golkar Provinsi Bali, bukan program bersama. DPD Golkar Jembrana hanya meneruskan program provinsi. Karena ini lah rapat jadi kemana-mana, jadi melebar, dan berlangsung alot," ujar salah seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Rapat menjadi tidak fokus dan membahas berbagai hal diluar topik utama.
Sementara itu Wasekjen DPP MKGR I Dewa Made Widiasa Nida berpendapat jika partai sebesar Partai Golkar tidak harus sampai berhutang Rp244 Juta kepada masyarakat kecil. "Bahkan sampai berhutang 1 tahun dan sampai di somasi 2 kali. Setelah viral baru dibayar, ini kan sangat memalukan," tegasnya. (*)
Editor : I Dewa Gede Rastana