BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung menunjukkan komitmen kuat terhadap pelestarian adat, seni, dan budaya meski dihadapkan pada efisiensi anggaran daerah.
Hal ini ditegaskan Bupati Klungkung I Made Satria saat memimpin sosialisasi pencairan hibah tahun anggaran 2025 di Balai Budaya Ida I Dewa Agung Istri Kanya, Rabu (7/5/2025).
Didampingi Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, Bupati Satria menyampaikan bahwa pelestarian budaya tetap menjadi prioritas, walau Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah.
“Kita bersyukur, di tengah keterbatasan anggaran, Klungkung masih bisa mengalokasikan dana hibah cukup besar untuk adat, seni, dan budaya. Ke depan, saya ingin program ini terus berlanjut setiap tahun karena banyak bangunan adat yang perlu perbaikan,” ujar Bupati Satria di hadapan para penerima hibah.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa penggunaan dana hibah harus sesuai peruntukan. Pelaporan penggunaan dana juga harus diselesaikan tepat waktu. “Hak sudah diterima, sekarang kewajibannya dipenuhi. Laporan pertanggungjawaban wajib disetor paling lambat 31 Desember 2025,” tegasnya.
Untuk mendorong peningkatan PAD, Pemkab Klungkung disebut tengah menggenjot sektor pariwisata, terutama di kawasan Nusa Penida. Salah satu langkah konkret yakni dengan mengalihkan sistem retribusi wisata dari manual ke digital, serta menempatkan titik pemungutan langsung di destinasi wisata, bukan lagi di kawasan masuk.
Selain itu, Bupati juga menegaskan rencana peningkatan kualitas infrastruktur wisata, termasuk perbaikan jalan yang akan dimulai pada Juni 2025. “Tidak lagi pakai coldmix, tapi hotmix agar lebih tahan lama,” tambahnya.
Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, I Ketut Suadnyana, merinci bahwa anggaran belanja bidang kebudayaan pada tahun 2025 mencapai Rp56,8 miliar. Dana hibah akan disalurkan secara bertahap dalam tiga tahap, yakni pada Maret, Juni, dan September 2025.
Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para penerima hibah mengenai tata kelola anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan. (*)
Editor : I Dewa Gede Rastana