BALIEXPRESS.ID - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) belum terdaftar secara resmi di wilayah Bali.
Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, memiliki hak penuh untuk menolak pendaftaran ormas yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan daerah.
“Kebebasan berkumpul tidak berarti sebebas-bebasnya. Negara mengatur supaya dia tertib dan kondusif memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara,” ujar Koster kepada wartawan, Senin (12/5).
Menurut Koster, keberadaan ormas telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan hanya ormas yang terdaftar di pemerintah daerah yang dapat melakukan kegiatan operasional di Bali.
“Kalau dia belum mendaftar berarti belum dapat pengakuan dan belum dapat melakukan kegiatan operasional di Provinsi Bali,” tegasnya.
Menanggapi maraknya pemberitaan mengenai ormas GRIB belakangan ini, Koster memastikan bahwa organisasi tersebut belum terdaftar.
Baca Juga: Teror Konvoi Diduga Pesilat, Ratusan Remaja Berpakaian Hitam Bikin Ulah, Ada Apa?
“Lho, kan bagaimana membubarkan belum mendaftar,” katanya.
Saat ditanya bagaimana jika GRIB mengajukan pendaftaran, Koster dengan tegas melontarkan penolakan.
“Tidak akan diterima. Pemerintah daerah berhak kan menolak. Sesuai kebutuhan dan pertimbangan di daerah,” cetusnya.
Baca Juga: Kasus Kekerasan di SMP PGRI 7 Denpasar Berakhir Damai, Sekolah Dukung Proses Hukum
Koster juga mengingatkan bahwa tindakan premanisme oleh ormas, baik yang terdaftar maupun tidak, akan ditindak tegas.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2019, seluruh ormas di Bali telah menandatangani pakta integritas bermaterai di hadapannya, yang menyatakan komitmen untuk tidak melakukan kekerasan.
“Sudah ada pakta integritas waktu 2019. Semua ormas yang pernah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, bahkan sampai ada yang saling bunuh membunuh, itu sudah ada pernyataan bermaterai tanda tangan di hadapan saya langsung,” kata Koster.
Baca Juga: Kasus Dugaan Kekerasan di SMP PGRI 7 Denpasar Viral, Sekolah Angkat Bicara, Ternyata Gegara Uang Kas
“Kalau ormas itu lagi tindakan tidak benar melanggar aturan apalagi sampai mengorbankan jiwa orang. Sudah dinyatakan di situ berkesepakatan organisasi akan dibubarkan dan pengurusnya akan dipidanakan. Itu pernyataan. Kalau nanti ormas yang ada ini melakukan pelanggaran dari sikap itu ya akan ditindak tegas. Tiada ampun. Sebab Bali ini tertib masak diberikan dia yang aneh-aneh,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya memastikan pihak kepolisian akan bertindak sesuai dengan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran oleh ormas.
“Sesuai tugas pokok kami selaku aparat penegak hukum, pengayom masyarakat, apabila terjadi hal demikian, gesekan-gesekan, ketika terjadi pelanggaran pidana tentu proses tegas sesuai aturan pidana,” ujar Daniel.
Baca Juga: Kolaborasi Emosional Ayah dan Anak, Ini Lirik Lagu 'Tresna Butuh Materi' yang Trending di Medsos
Ia menambahkan, dalam situasi lain yang berpotensi menimbulkan kerugian atau keributan, aparat kepolisian juga akan melakukan tindakan sesuai hukum.
“Ketika terjadi hal lain perlu penanganan-penanganan yang lain. Tentu kami juga lakukan penanganan lain. Seperti halnya berkumpul berpotensi kerugian, keributan akan dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.(***)
Editor : Rika Riyanti