BALIEXPRESS.ID- Mal Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Bangli yang beroperasi sejak September 2024 masih menghadapi sejumlah kendala pelayanan.
Salah satunya terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) di beberapa loket maupun gerai.
Hal ini berdampak pada efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangli Jetet Hiberon mengungkapkan salah satu pelayanan yang minim SDM adalah UPTD Samsat Bangli.
Menurutnya, jumlah petugas yang terbatas menyebabkan pelayanan sering kewalahan, terlebih saat ada petugas yang izin sakit.
“Kalau bisa ditambah, kasihan kalau petugasnya itu-itu saja,” ujar Jetet pada Kamis (12/6/2025).
Loket Samsat tercatat sebagai layanan dengan kunjungan terbanyak di MPP Bangli.
Dalam sebulan, loket ini bisa melayani lebih dari 200 pengunjung dari total rata-rata 800 kunjungan ke MPP.
Rencana pengadaan layanan drive thru juga membutuhkan tambahan SDM di loket tersebut.
Selain Samsat, gerai BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi perhatian karena belum optimal dalam pelayanan.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gianyar hanya menempatkan satu petugas di MPP Bangli.
Bahkan, menurut Jetet, petugas tersebut sering kali hanya melayani setengah hari karena harus kembali ke kantornya di Gianyar.
Keberadaan layanan BPJS Ketenagakerjaan dinilai sangat penting karena berkaitan langsung dengan proses perizinan.
Setiap permohonan izin wajib dilengkapi dengan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, ada juga pelayanan e-KTP yang tidak bisa dilayani di MPP karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengalami kendala jaringan. Pelayanan e-KTP kini terpusat di kantornya.
Terkait belum optimalnya pelayanan sejumlah instansi itu, Jetet mengaku terus menjalin komunikasi agar pelayanan di MPP semakin optimal.
Ia berharap ke depan semua instansi bisa menempatkan SDM yang memadai sesuai kebutuhan. (*)
Editor : I Made Mertawan