SINGARAJA, BALI EXPRESS – Bangunan Ballroom atau yang sering disebut-sebut Kamar Bola itu diwacanakan menjadi rumah dinas Wakil Bupati Buleleng. Bangunan itu saat ini tengah difungsikan sebagai salah satu fasilitas TNI dalam naungan Kodim 1609/Buleleng.
Wacana untuk menjadikan bangunan itu sebagai rumah dinas juga telah disepakati oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI, Piek Budyakto. Menurutnya, ini bukan sekadar perpindahan fungsi, melainkan simbol kuat dari sinergi antara kekuatan pertahanan dan pemerintahan daerah.
Kamar Bola, yang rencananya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, menjadi semangat kolaborasi yang terus dijaga oleh Kodam IX/Udayana. Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI, Piek Budyakto telah memberikan instruksi kepada jajarannya di Buleleng—khususnya kepada Komandan Kodim (Dandim)—untuk mendukung penuh kebijakan daerah terkait penggunaan lahan tersebut.
“Sudah saya instruksikan kepada Dandim Buleleng, bahwa kami dari Kodam Udayana sangat mengedepankan kondusivitas pembinaan teritorial. Apalagi ini menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Maka dari itu, kami dukung penuh kebijakan Bapak Bupati,” demikian diungkapkan Pangdam Piek, belum lama ini.
Baca Juga: Gagal Jadi Creative Hub, ‘Kamar Bola’ Singaraja Akan Jadi Rumah Dinas Wakil Bupati
Rencana pengalihfungsian bangunan Kamar Bola menjadi rumah dinas Wakil Bupati ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam bingkai hubungan sipil-militer yang telah lama terjalin harmonis di Buleleng, niat untuk memfungsikan lahan tersebut demi kepentingan pemerintahan lokal menjadi bentuk dari saling percaya dan menghormati peran masing-masing. Tidak ada friksi. Tidak ada tarik ulur. Yang ada hanyalah semangat membangun bersama.
Namun tentu, dalam setiap proses alih fungsi aset militer, ada tata kelola yang tak boleh dilupakan, yakni tertib administrasi. Kodam IX/Udayana menegaskan bahwa semua proses akan dilakukan sesuai aturan, dengan mengutamakan penatausahaan yang rapi, akuntabel, dan transparan.
“Yang jelas, penatausahaan administrasi harus kami kedepankan. Ini penting, agar semua pihak—baik TNI maupun Pemda—bisa berjalan seiring, membangun dengan tertib dan penuh tanggung jawab,” tegasnya lagi.
Proses ini diharapkan berjalan lancar tanpa hambatan, mengingat sudah ada sinyal positif dari kedua pihak.
Langkah ini, meski tampak sederhana, sejatinya menyimpan makna besar dalam konteks pembinaan wilayah. Sinergi seperti inilah yang menjadikan TNI bukan hanya sebagai institusi pertahanan, tetapi juga mitra strategis dalam pembangunan daerah. Keberadaan TNI di tengah masyarakat tak hanya untuk keamanan, tapi juga untuk mendukung pemerintahan sipil dalam menjalankan roda pembangunan. ***
