BALIEXPRESS.ID - Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah tegas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD).
Langkah ini diambil setelah ditemukan fakta mengejutkan bahwa 82,1% atau 29.593 usaha di Badung belum terdaftar sebagai wajib pajak.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan keprihatinannya atas temuan ini.
"Dari 40.060 izin usaha yang terbit melalui sistem OSS, hanya 10.467 usaha atau 17,9% yang memiliki NPWPD dan NOPD. Ini potensi besar yang belum tergarap," tegasnya dalam rapat koordinasi di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kamis (19/6).
Tim TOPD yang dibentuk akan didukung penuh oleh Sistem Informasi Optimalisasi Pendapatan Daerah (SIOPD) untuk melakukan pendataan ulang seluruh usaha di Badung.
Tim ini akan berkoordinasi dengan seluruh OPD, camat, perbekel, lurah, hingga kepala lingkungan.
"Kami tidak main-main dengan program ini. Bagi oknum yang menyembunyikan data atau memungut pajak tidak sah, kami tidak segan memberikan sanksi tegas termasuk pemberhentian," ancam Arnawa.
Data mengejutkan lain terungkap bahwa realisasi PAD Badung tahun 2024 yang mencapai Rp6,77 triliun hanya berasal dari 1.589 wajib pajak.
"Bayangkan jika 29.593 usaha yang belum terdaftar ini kami data semua. Potensi PAD kita sangat besar," tambah Arnawa.
Program ini mendapat dukungan penuh dari Forkopimda Badung. Sekda Badung IB. Surya Suamba yang hadir dalam rapat menegaskan komitmennya untuk mensukseskan program pendataan ini.
"Kami targetkan dalam waktu dekat sudah bisa melihat hasil nyata dari kerja tim TOPD ini. Ini untuk kesejahteraan masyarakat Badung sendiri," pungkas Arnawa. (*)
Editor : Nyoman Suarna