BALIEXPRESS.ID- Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah gedung pemerintahan yang bukan hanya tidak dimanfaatkan, tetapi juga tak terawat.
Bahkan, rumput liar tumbuh subur di sekitar bangunan hingga menimbulkan kesan jorok.
Menurut Suastika, keberadaan gedung-gedung tersebut seharusnya dimaksimalkan pemanfaatannya.
Jika mengalami kerusakan, hendaknya segera diperbaiki agar bisa digunakan kembali.
Ia mencontohkan eks Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bisa dialihfungsikan menjadi lahan parkir alun-alun.
“Daripada dibiarkan ditumbuhi rumput dan terlihat kumuh, lebih baik dimanfaatkan untuk hal yang berguna,” kata Suastika ditemui Rabu (25/6/2025).
Suastika mendorong agar pengelolaan aset dilakukan secara serius dan terencana.
Ia meminta bidang yang menangani aset segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap bangunan-bangunan yang mangkrak.
Setelah data lengkap, perlu dilakukan identifikasi terhadap dinas-dinas yang masih membutuhkan gedung tambahan.
“Kalau tidak ada kebutuhan, sewakan saja kepada pihak swasta, bisa jadi kontrakan atau tempat kos,” ujarnya.
Politikus PDIP itu menegaskan bahwa setiap aset pemerintah daerah harus bisa menghasilkan, apalagi dalam kondisi keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mendorong agar semua potensi aset digerakkan untuk menambah pemasukan daerah.
Membiarkan bangunan tanpa perawatan hanya akan mempercepat kerusakan.
“Bangunan yang dibiarkan tidak dirawat akan cepat rusak," tegas Suastika.
Ia juga menyinggung soal banyaknya pembangunan gedung baru di Bangli yang tak seimbang dengan pemanfaatan bangunan lama.
“Aset daerah sampai tidak menghasilkan, itu aneh. Malu kita,” tandasnya.
Berdasarkan data, selain eks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ada juga bangunan lain yang tidak dimanfaatkan, di antaranya eks Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di Jalan Brigjen Ngurah Rai, eks Kantor Bappeda di Jalan Brigjen Ngurah Rai, sejumlah rumah dinas pejabat di Jalan Lettu Kanten Gang II. Ada juga ruko di gedung Loka Crana juga tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, serta bangunan lainnya. (*)
Editor : I Made Mertawan