BALIEXPRESS.ID – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Selasa (8/7), Fraksi Gerindra menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Fraksi berlambang burung garuda ini menekankan pentingnya evaluasi penggunaan anggaran, serta pengalokasian belanja daerah yang lebih efisien dan tepat sasaran.
Sekretaris Fraksi Gerindra, Ida Bagus Gede Putra Manubawa, saat membacakan PU, menyoroti realiasi anggaran tahun 2024 yang masih berada di kisaran 73–75 persen, serta defisit sebesar Rp 362 miliar dan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp 381 miliar.
“Fraksi Gerindra mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, agar lebih transparan, akuntabel, efisien, serta menghindari praktik yang tidak efektif,” ujarnya.
Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang berhasil dipertahankan Pemkab Badung selama 11 tahun berturut-turut.
Namun mereka juga menekankan pentingnya mempertajam perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar manfaatnya dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Fraksi Gerindra mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pariwisata, sebagai langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mereka mengusulkan pengalokasian anggaran secara proporsional pada lima sektor strategis, yaitu:
- Peningkatan infrastruktur dan beautifikasi kawasan wisata
- Keamanan dan kenyamanan wisatawan melalui pengaktifan kembali Tourism Police
- Peningkatan kualitas layanan dan perilaku masyarakat pendukung pariwisata
- Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Promosi pariwisata secara nasional dan internasional
Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah masalah krusial yang berulang, seperti:
- Penanganan sampah dan kebutuhan TPA mandiri
- Kemacetan lalu lintas dan pentingnya blueprint transportasi, termasuk pembangunan flyover dan ring road
- Jaringan utilitas yang semrawut
- Sistem transportasi umum yang belum efisien
- Proyek LRT Bandara–Kuta yang dinilai stagnan
- Minimnya lampu penerangan jalan di kawasan wisata
“Untuk wilayah Badung Selatan, kami juga menekankan pentingnya peningkatan cakupan layanan air bersih oleh PDAM,” kata Putra Manubawa.
Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap program "Kontak Bupati" sebagai kanal pengaduan publik yang responsif dan solutif.
Di sisi lain, mereka juga mengapresiasi pelaksanaan Karya Mapadudusan Agung di Pura Lingga Bhuana, yang dianggap sebagai bagian dari pelestarian budaya dan spiritualitas masyarakat Badung.
Di akhir pandangan umum, Fraksi Gerindra mendorong Pemkab Badung untuk tetap menjaga tren positif dalam tata kelola keuangan, sekaligus memperkuat sektor-sektor alternatif seperti pertanian, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kami juga menekankan pentingnya penguatan regulasi, penegakan hukum (law enforcement), dan sistem monitoring serta evaluasi dalam setiap pelaksanaan program pemerintah,” tutupnya. (*)
Editor : Nyoman Suarna