BALIEXPRESS.ID - Pemkab Badung kini mulai memikirkan pengembangan investasi usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung 2025-2029 ada rencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk investasi.
Salah satu rencana investasinya yakni mengembangkan kawasan pariwisata di Nusa Penida.
Baca Juga: Parkir Sembarangan Disikat! Polsek Nusa Penida Tertibkan Jalur Pelabuhan Sampalan
Hal ini pun disampaikan oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.
Menurut Adi Arnawa, saat ini sedang mendorong investasi dari Pemkab Badung.
Investasi tersebut pun disebukan dapat dilakukan di sektor apa saja, asalkan ada uang yang cukup.
Baca Juga: Mengejutkan! Ahmad Dhani Sebut Aksi Maia Lompat Pagar Hanya Settingan, Demi Merusak Citranya
“Sementara saya lihat BPD Bali sudah bagus, astungkara PDAM nanti akan bagus. Nanti kami akan dorong BUMD-BUMD yang lain,” ujarnya, belum lama ini.
Pihaknya pun menyebutkan, dalam RPJMD Kabupaten Badung tahun 2025-2029 juga telah dituangkan untuk membentuk BUMD-BUMD yang baru.
Nantinya perusahaan plat merah ini akan mengelola usaha investasi dan juga pangan.
Baca Juga: Diserang Netizen Soal Podcast Ahmad Dhani, Denny Sumargo: Saya Netral, Buka Pintu untuk Maia Juga
Selain itu juga dapat menggarap semua potensi yang dapat dikembangkan, bukan hanya di wilayah Kabupaten Badung.
“Malahan bukan di Badung saja, suatu saat saya ingin punya kawasan wisata, dimana, di Nusa Penida saya beli tanah misalkan, tidak mesti harus di Badung,” ungkapnya.
Selain itu, mantan Sekda Badung ini pun mengaku, investasi Pemkab Badung bahkan ada kemungkinan dikembangkan hingga keluar Bali.
Ia mencontohkan investasi yang dapat dillakukan selain pariwisata, yakni dari kelapa sawit.
“Misalkan kedepan kita punya pemikiran membeli kelapa sawit di Kalimantan, misalnya,” ucap Bupati asal Pecatu tersebut.
Lebih lanjut Adi Arnawa menjelaskan, untuk menjalankan hal tersebut memang perlu dilakukan persiapan.
Namun dirinya mengaku, hal tersebut tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah.
Sehingga akan dilakukan kerjasama-kerjasama, atau dengan membentuk BUMD.
“Tinggal kita mempersiapkan secara kelembagaan siapa yang akan menggarap ini, karena pemerintah kan tidak mungkin, apakah sifatnya melalui B to B (business to business) atau pihak badan usaha yang dimungkinkan untuk profit oriented,” jelasnya. (*)
