DENPASAR, BALI EXPRESS – Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Provinsi Bali dipastikan akan digelar pada Minggu (13/7), bertempat di The Meru, Sanur.
Kegiatan lima tahunan ini telah disiapkan secara matang oleh panitia.
Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, Nyoman Sugawa Korry, memastikan seluruh aspek teknis pelaksanaan telah rampung.
“Dilaksanakan di The Meru. Persiapan telah klop,” ujar Sugawa, Jumat (11/7).
Kehadiran Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk membuka acara Musda masih belum dapat dipastikan.
Meski demikian, komitmen Bahlil selama ini adalah hadir dalam setiap Musda provinsi di seluruh Indonesia.
“Masih dikonfirmasi kehadiran Pak Ketum Bahlil,” ungkap Sugawa.
Di tengah persiapan Musda, Ketua DPD Golkar Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira menyatakan pihaknya telah siap sejak jauh-jauh hari.
Ia menyebutkan, pengurus di Kota Denpasar telah menggelar rapat pleno hingga ke tingkat kecamatan untuk menyosialisasikan pelaksanaan Musda ini.
Baca Juga: Perbaiki Tandon Air Berujung Tewas Tersetrum, Korban Sempat Tolak Matikan Listrik
“Kami di Denpasar sudah siap sekali menghadapi Musda ini. Artinya jauh hari sebelumnya sudah ada jadwal. Kami sudah melalui proses rapat pleno diperluas sampai ke kecamatan untuk memberitahu bahwa akan laksanakan Musda Golkar Provinsi Bali,” ujar Wandhira, Jumat (11/7).
Namun, dalam perjalanannya, DPD Golkar Kota Denpasar menyuarakan kritik terhadap gaya kepemimpinan pengurus provinsi.
Wandhira menilai, DPD kabupaten/kota seharusnya diberikan keleluasaan dalam mengambil keputusan strategis, terutama terkait pencalonan legislatif dan kepala daerah.
Baca Juga: WNA Maroko Tipu Rental dan Toko Puluhan Juta Rupiah, Divonis 7 Bulan Penjara di Bali
“Berikanlah kewenangan pengurus atau ketua DPD kabupaten/kota untuk bisa memberikan ruang seluas-luasnya menentukan dirinya sendiri. Jangan sampai ada campur tangan. Yang tahu medan kan kami bukan provinsi. Provinsi hanya mengakomodir, menginventaris dan memberikan saran. Tidak bisa berikan keputusan intervensi,” tegasnya.
Ia berharap, kepengurusan baru nanti bisa mengakomodasi aspirasi DPD kabupaten/kota agar tidak terus-menerus dikendalikan oleh pengurus provinsi.
Menurutnya, pengurus daerah lebih memahami potensi kader dan dinamika politik lokal dibandingkan pengurus provinsi.
Baca Juga: Tari Sang Hyang Dedari desa Geriana Kauh Karangasem, Penari saat Nadi Menaiki Bambu
“Bagaimana dedikasi, keaktifan, dan loyalitas kader-kader Golkar kami lebih tahu. Kami juga diberikan ruang dalam pilkada mau berkoalisi kemana dan mencalonkan siapa kami yang tahu. Tidak harus didikte terus karena kami sudah dewasa,” tambahnya.
Lebih jauh, Wandhira menegaskan bahwa Partai Golkar sebagai partai tua sudah seharusnya memiliki cara pandang politik yang matang.
Ia mencontohkan sikap DPD Golkar Denpasar yang menolak arahan DPD Provinsi Bali dalam Pilwali 2024.
Saat itu, Golkar Denpasar memutuskan keluar dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan justru mendukung calon dari PDIP.
“Keputusan kami Golkar Denpasar nyeleneh daripada yang lain (Pilwali 2024). Karena kami kukuh harus berkoalisi dengan PDIP kalau ingin dapat ruang lebih besar. Di seluruh Bali, Golkar Denpasar yang keluar dari KIM. Kami harus diberikan ruang untuk bisa menentukan sikap dan berikan diri porsi, jangan diberikan ke orang lain yang tidak tahu dapur kami,” tegas Wandhira.
Terkait calon ketua DPD Golkar Bali dalam Musda kali ini, Wandhira menyebut sudah mengetahui akan ada dua nama yang maju yakni petahana Nyoman Sugawa Korry dan I Gde Sumarjaya Linggih (Demer).
Meski begitu, ia belum bersedia menyebutkan siapa yang akan didukung Denpasar.
Baca Juga: Dukung Ranperda Ketenagakerjaan, Bupati Kembang: Tenaga Kerja Lokal Harus Jadi Pemeran Utama
“Ada dua kandidat Pak Sugawa dan Bapak Demer kami nanti melihat yang memberikan ruang tuntutan kami. Kami tidak mau mati konyol dalam hal ini memilih orang belum tahu persis yang diinginkan. Kita lihat nanti kami punya pandangan umum, tertuang dalam visi dan misi mereka,” katanya.(***)
Editor : Rika Riyanti