BALIEXPRESS.ID-Menyikapi isu viral tentang ratusan siswa di Buleleng yang disebut tidak bisa membaca, Anggota DPD RI asal Bali, Niluh Djelantik, angkat bicara.
Baca Juga: DOR! Dua Pemuda Ditembak Usai 7 Kali Curi Motor di Denpasar, Akui Kecanduan Sabu dan Judol
Dalam unggahan di media sosialnya, Niluh mengajak masyarakat untuk menjadikan kebiasaan membaca sebagai budaya, bukan kewajiban yang menakutkan.
“Budayakan kebiasaan membaca sebagai bagian dari menyiapkan anak kita untuk berdaya saing di dunia yang tak semakin mudah perjuangannya,” tulis Niluh dikutip pada Rabu (16/07/2025).
Ia juga mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk kembali menghidupkan perpustakaan-perpustakaan ramah anak di desa-desa.
Menurutnya, tempat belajar harus menjadi destinasi menyenangkan, bukan tekanan bagi anak.
Baca Juga: Sang Istri Panik, Hubungi Penjaga Kos Tiga Kali Sebelum Diplomat Arya Daru Ditemukan Tewas
“Yang setuju perpustakaan diaktifkan kembali, mana suaranya, kesayangan?” tambahnya dalam unggahan tersebut.
Sebelumnya, publik dihebohkan oleh pemberitaan mengenai 375 siswa SMP di Kabupaten Buleleng yang disebut tidak bisa membaca.
Menanggapi itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Buleleng, I Made Astika, memberikan klarifikasi resmi.
Astika menjelaskan bahwa sebagian besar dari siswa tersebut membutuhkan pendidikan khusus, namun masih tersebar di sekolah reguler yang belum memiliki sarana dan tenaga pendamping yang memadai.
Sebagai respons cepat, pihaknya menjalankan program “1 Mahasiswa 1 Siswa” dengan melibatkan 375 mahasiswa Undiksha, 60 dosen, serta tim psikolog untuk pendampingan intensif.
Baca Juga: Misteri Kematian Arya Daru; Wajah Terlilit Lakban, Polisi Belum Temukan Indikasi Pembunuhan
Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan perlengkapan sekolah gratis dan melakukan intervensi agar anak-anak dari keluarga tidak mampu tidak putus sekolah karena alasan ekonomi.
Dalam pertemuan koordinasi lintas lembaga yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pendidikan, terutama di sektor pendidikan dasar.
Sementara itu, Ketua Tim BAM DPR RI menyambut baik klarifikasi dan langkah konkret yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ia menyebut informasi ini penting untuk meluruskan opini publik serta menjadi dasar perjuangan DPR RI dalam memperjuangkan pendidikan inklusi yang merata dan berkualitas di seluruh Indonesia.
Editor : Wiwin Meliana