Namun, menyisakan sejumlah persoalan yakni dua sekolah tidak mendapatkan siswa dan banyaknya siswa di jenjang SMA/SMK di Buleleng belum mendapatkan sekolah.
Hal itupun mendapat atensi dari Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng. Dari hasil monitoring tim dewan pendidikan Buleleng, terdapat dua sekolah yang tidak mendapatkan siswa. Diantaranya SDN 4 Sambirenteng Kecamatan Tejakula dan SDN 1 Pengastulan di Kecamatan Seririt.
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Dr. Made Sedana, M.Pd menjelaskan, selama masa SPMB, lulusan PAUD Desa Sambirenteng memilih melamar ke SDN 3 Sambirenteng.
Dampaknya tidak ada seorang pun siswa yang melamar ke SDN 4 Sambirenteng.
“Saat ini di SDN 4 Sambirenteng hanya tersisa 32 orang siswa. Terdiri dari 3 orang siswa kelas 2; 3 orang siswa kelas 3; 9 orang siswa kelas 4; 8 orang siswa kelas 5; dan 9 orang siswa kelas 6. Adapun kondisi minim pelamar (kurang dari 10 orang siswa) sudah dialami selama 8 tahun berturut-turut,” jelasnya.
Bahkan, ada sejumlah permasalahan yang mengemuka. Pertama persoalan sarpras, mengingat ada plafon ruang kelas dan atap perpustakaan yang jebol.
Kedua terkait tata kelola dan SDM pendidik karena siswa di kelas 5 dan 6 masih belajar membaca, sehingga patut diduga ada masalah sistemik di sekolah dalam hal tata kelola SDM.
“Saat ini ada 7 orang guru dan 2 orang tenaga TU di sekolah. Terdiri atas seorang TU dengan status honorer, seorang TU dengan status PPPK, 3 orang guru dengan status PPPK, dan 4 orang guru PNS,” jelasnya.
Selain persoalan itu, Dewan Pendidikan Buleleng juga menyoroti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang SMA dan SMK. Sebab masih banyak siswa-siswa di Buleleng yang belum kebagian sekolah.
Rencana pendistribusian siswa yang seharusnya tuntas pada Minggu (20/7), namun faktanya belum tuntas.
Dampaknya pada Senin (21/7) lalu masih ada siswa yang belum mendapatkan sekolah. Baik itu di jenjang SMA dan SMK.
Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Made Sedana mengatakan, pihaknya menerima banyak aspirasi dari masyarakat.
Bahwa masih banyak lulusan SMP yang tidak tertampung pada jenjang SMA negeri maupun SMK negeri di Buleleng.
“Persoalan ini terus terjadi setiap tahun. Justru tahun ini dari segi kuantitas meningkat. Sedangkan di satu sisi, masih ada sekolah yang masih lowong,” imbuh sedana.
Pihaknya meminta agar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bali segera menuntaskan pendistribusian siswa ke sekolah. Apalagi ada siswa yang memilih mengurung diri karena tidak kebagian sekolah.
Orang tua juga ikut kalang kabut, karena tak kunjung mendapat jawaban soal kepastian lokasi sekolah untuk melanjutkan pendidikan.
“Sekarang sudah masanya MPLS. Tolong hak anak diperhatikan. Ini akan merusak psikologis anak-anak, karena mereka belum juga mendapat kepastian sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut Sedana mengatakan, sejumlah orang tua juga mengadu kesulitan mengakses sekolah swasta. Sebab beberapa sekolah swasta sudah menutup pendaftaran. Ada juga yang mengeluhkan biaya yang tinggi di sekolah swasta.
Beberapa orang tua juga disebut berupaya mengadu ke sejumlah sekolah. Tapi mereka tak kunjung mendapat jawaban.
“Sedangkan mengadu ke Disdikpora Bali juga jauh. Biaya lagi, dan belum tentu mendapat jawaban,” ujarnya.
Ia berharap Disdikpora Bali melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait mekanisme SPMB jenjang SMA/SMK di Bali. Sebab masalah daya tampung dan keluhan siswa yang tidak mendapat sekolah selalu terulang dari tahun ke tahun. (dik)
Editor : I Putu Mardika