BALIEXPRESS.ID - Rencana Pemkab Badung pinjam uang nampaknya segera dieksekusi di APBD Perubahan 2025.
Hanya saja jumlah pinjaman menurun dari rencana awal Rp 2,8 triliun berubah menjadi Rp 1,4 triliun.
Hal ini ternyata dilakukan untuk mengurangi bunga pinjaman.
Baca Juga: Lestariana Resmi Pimpin Forum TJSLP Buleleng, Dorong Sinergi Pembangunan Berkelanjutan
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnwa mengatakan, Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, pinjaman daerah dirancang sebesar Rp 1,4 triliun.
Uang ini nantinya akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
Fokus utama tahun ini pada pembebasan lahan dan dilanjutkan dengan pembangunan jalan baru di wilayah Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan.
Baca Juga: BPBD Buleleng Perkuat Implementasi SPM Bencana Lewat FGD Kolaboratif
“Pinjaman untuk tahun 2025 ini adalah sebesar Rp 1,4 triliun lebih, difokuskan untuk pembebasan lahan. Kami juga berstrategi untuk pinjam uang. Kalau di 2025 kita sudah pinjam uang sebesar Rp 2,8 atau 3 triliun, bunganya kan membengkak. Sehingga berapa kebutuhan kami untuk 2025, itu saja yang kami mohonkan untuk 2025,” ungkap Adi Arnawa, usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Badung, Selasa (22/7).
Pihaknya juga menyebutkan, pinjaman uang ini pun kemudian akan dilanjutkan lagi tahun 2026.
Jumlah pinjam uang pun masih sama yakni, Rp 1,4 triliun untuk konstruksi.
Baca Juga: Singaraja Literary Festival 2025: Menghidupkan Pengetahuan di Masa Lalu dalam Napas Baru
“Pembangunan infrastruktur ini kan ada tahapan-tahapan. Jadi tahun 2025 adalah pembebasan lahan dan harapan kami nanti di akhir tahun 2025 akan sudah dilakukan tender. Sehingga konstruksi sudah dilaksanakan awal tahun 2026. Harapan kami tiga ruas jalan yang sedang kita rancang ini akan tuntas,” jelasnya.
Mengenai skema pinjaman, Bupati asal Pecatu ini mengaku, melakukan koordinasi dengan BPD Bali maupun PT SMI selaku kreditur.
Dari berbagai opsi, Pemkab Badung mempertimbangkan kreditur mana yang bisa memberikan suku bunga terendah.
“Kami sudah membuat suatu simulasi tidak hanya jumlah peminjaman saja, tapi bagaimana kewajiban kita untuk melakukan pembayaran. Kita harus perhitungkan juga, APBD Badung ini kan tidak serta merta hanya untuk infrastruktur saja, tapi juga hal lain harus kita perhatikan. Kami berusaha mencari lembaga-lembaga yang memang sebisa mungkin suku bunganya yang bisa kami jangkau,” jelas mantan Sekda Badung tersebut.
Namun dibalik rencana pinjam uang, Pemkab Badung juga berencana menambah penyertaan modal di BPD Bali.
Sehingga di tahun-tahun mendatang Pemkab Badung diharapkan mendapatkan dividen lebih besar.
“Tahun 2026 ini kami akan rancang menambah untuk penyetoran di BPD Bali, Astungkara bisa sebesar Rp 550 miliar. Sehingga harapan kami 2027, kami bisa mendapatkan dividen. Sehingga di satu sisi infrastrukturnya jalan, investasi kami ada, dan pundi-pundi uang kami bisa masuk di luar daripada sektor pajak dan retribusi,” jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga