BALIEXPRESS.ID - Fraksi Golkar DPRD Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, Senin (28/7) di ruang Sidang Utama Gosana. Meski demikian Fraksi terbersar kedua di DPRD Badung ini memberikan sejumlah masukan.
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakilnya, AAN Ketut Agus Nadi Putra, Made Wijaya dan Made Sunarta. Hadir langsung Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa.
Namun, Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Fraksi Golkar DPRD Badung memberikan usulan dan saran. Pertama agar pendapatan yang bersumber dari kerjasama dengan pengelola parkir diharapkan transparansi, baik dalam penerimaan maupun pelaporannya. “Contohnya penerimaan pajak parkir dari Bandara I Gusti Ngurah Rai,” ujar I Wayan Joni Pargawa saat membacakan PU Fraksi Golkar DPRD Badung.
Kemudian, dilakukan optimalisasi pendapatan pajak parkir, termasuk potensi pengenaan pajak parkir pesawat, dan mendorong Pemkab Badung untuk melakukan pendekatan kepada Otoritas Angkasa Pura I Gusti Ngurah Rai agar pajak parkir pesawat dapat terealisasi. “Penerimaan pajak dan retribusi yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan,” paparnya.
Sementara, terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025, Fraksi Partai Golkar memberikan masukan beberapa bidang prioritas. Bidang pangan, sandang, dan papan melihat masifnya peralihan fungsi lahan. Fraksi Partai Golkar memandang perlu dipertimbangkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih kepada petani, peternak, serta pembudidaya ikan dengan memberikan insentif yang tepat guna dan tepat sasaran.
Sub bidang kesehatan, Fraksi Partai Golkar memandang perlu diupayakan peningkatan layanan di tingkat Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas rawat inap, diperlukan pengadaan layanan rawat inap, alat kesehatan pendukung serta tenaga ahli dan spesialis di masing-masing Puskesmas induk guna memberikan layanan medis yang optimal kepada masyarakat. Hal ini untuk meminimalisir terjadi pelimpahan pasien ke RSD Mangusada.
Sub bidang pendidikan, Fraksi Golkar berpandangan, partisipasi masyarakat di bidang pendidikan utamanya di tingkat SMP dan SMA perlu diperhatikan. Sebab animo masyarakat setelah melewati kelulusan SMP, untuk melanjutkan ke jenjang SMA banyak yang tidak terakomodir. “Kami Fraksi Partai Golkar mendorong untuk dipertimbangkan pembangunan slta atau sederajat kejuruan yang diupayakan dalam kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali,” kata Joni Pargawa.
Kemudian, pada bidang pariwisata, Fraksi Golkar mendukung upaya Pemkab Badung untuk mewujudkan pariwisata Badung berkualitas, yaitu dengan pelaksanaan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata. Fraksi Golkar meminta, agar hal-hal yang menjadi prioritas penyelesaian seperti kemacetan, banjir dan kriminalitas segera dapat ditanggulangi.
Selanjutnya, pada bidang penguatan infrastruktur utamanya dalam mengatasi kemacetan, Fraksi Golkar sependapat untuk dijadikan prioritas kendatipun pembiayaannya belum mencukupi untuk tuntas di tahun ini. “Kami harapkan pemerintah agar mencari sumber pendanaan lainnya. Kami berpandangan bahwa salah satu solusi untuk penguraian kemacetan adalah pembangunan underpass di setiap intersection utamanya di wilayah pendukung pariwisata khususnya di Kecamatan Kuta Utara agar tercipta pariwisata Badung berkualitas,” terang Politisi Dapil Abiansemal tersebut. (*)