BALIEXPRESS.ID – Enam kabupaten di Bali sepakat untuk tidak lagi mendorong pembangunan hotel dan restoran baru di wilayahnya.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerataan pembangunan dan penguatan infrastruktur berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan keputusan strategis tersebut dalam penjelasannya terkait alokasi dana infrastruktur dari PHR pada 2026.
Ia menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama kabupaten/kota penghasil PHR terbesar, yakni Badung, Gianyar, dan Denpasar, telah menyepakati skema alokasi dana sebesar 10 persen dari total PHR untuk pembangunan infrastruktur strategis di seluruh Bali.
Baca Juga: Ungkap Setelah Step Up dan Pantai Bingin, Ada 9 Titik Lain yang “Ditarget”
“Sudah MOU, sudah perjanjian kerja sama 10 persen itu dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sarana-prasarana strategis,” kata Koster dalam Rapat Paripurna DPRD Bali yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali, Senin (28/7).
Ia merinci bahwa dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan jalan provinsi dan pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten/kota melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Kabupaten yang akan menerima alokasi BKK antara lain Karangasem, Jembrana, Klungkung, dan Tabanan.
“Jadi sudah ditentukan angkanya mulai tahun 2026. Kabupaten/kota yang enam itu dapat BKK dari 10 persen pajak hotel restoran. Jadi ini akan dibagikan langsung dari kabupatennya ke kabupaten melalui mekanisme BKK. Jadi tidak disetor ke provinsi, setelah itu baru dibagi ke daerah. Nggak,” jelasnya.
Baca Juga: De Gadjah: Latihan Senjata Api Bukan Ajang Bergaya Koboi di Jalanan
Gubernur Koster menekankan bahwa penggunaan dana ini akan dikhususkan hanya untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis.
“Hanya diperuntukkan untuk infrastruktur dan sarana prasarana strategis. Tidak boleh untuk yang lain-lain, beli mobil atau beli-beli yang lain. Nggak boleh. Jadi hanya untuk yang produktif,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa enam kabupaten tersebut telah sepakat tidak akan lagi membangun hotel dan restoran baru, dengan syarat pembagian PHR dilakukan secara lebih proporsional.
Fokus pembangunan di daerah-daerah tersebut akan dialihkan ke destinasi wisata yang dikelola masyarakat.
Baca Juga: Curi Barang Milik Wisatawan Australia, Pria Asal Probolinggo Dibekuk Polsek Nusa Penida
“Jadi yang enam kabupaten ini, itu sepakat tidak akan lagi mendorong pembangunan hotel dan restoran. Asalkan PHR-nya dibagi secara lebih proporsional. Di kampung itu hanya dibangun destinasi. Biarkanlah tiga kabupaten ini yang menjadi tempat usaha hotel dan restoran. Supaya tidak Bali ini semuanya dieksploitasi,” ujarnya.
Gubernur Koster menyebut langkah ini sebagai pemikiran maju dan patut diapresiasi, karena mencerminkan semangat pemerataan dan keberlanjutan pembangunan di Bali.
“Jadi kabupaten/kota itu rela. ‘Enggak usahlah kita membangunkan banyak hotel, Pak’. Jadi yang penting PH-nya dibagi saja. Oke, kita atur nanti sama-sama. Jadi ini sudah mulai berjalan mulai 2026. Sudah bagus ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster juga menegaskan bahwa alokasi pembangunan tidak akan dipengaruhi oleh kepentingan politik, melainkan didasarkan pada kebutuhan dan prinsip keadilan.
“Saya bilang, ‘Pak Bupati (Karangasem), enggak usah khawatir. Saya tidak melihat politik. Tugas saya adalah membangun Bali. Tidak ada bias politiknya. Jadi harus dibangun secara merata dan berkeadilan’,” katanya.
Sementara itu, untuk proyek infrastruktur lintas kabupaten, pendanaannya akan tetap berasal dari PHR yang disetor ke provinsi.
Sejumlah infrastruktur strategis akan dikerjakan oleh Pemprov Bali mulai 2026, dengan kontribusi dana dari daerah penghasil utama PHR seperti Badung.
“Pembangunan infrastruktur yang lintas kabupaten itu akan didanai dari PHR yang disetorkan ke provinsi. Jadi sejumlah sarana prasarana servis dan infrastruktur itu akan dibangun oleh provinsi dengan sumber PHR juga. Badung itu mengalokasikan Rp300 miliar untuk BKK Provinsi tahun 2026,” pungkasnya.
Baca Juga: VIRAL! Sampah Medis Terdampar di Pantai Legian, Bikin Wisatawan Resah
Gubernur Koster menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk menjaga kekompakan demi pembangunan Bali yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kalau sekarang ini kan karena kita kompak semuanya. Jadi doakanlah Bapak Ibu semua supaya hari ini kompak untuk membangun Bali ini. Kalau tidak, Bali ini tidak akan bisa dibangun secara utuh,” ujarnya.(***)
Editor : Rika Riyanti