BALIEXPRESS.ID – Fraksi Partai Hanura DPRD Kabupaten Klungkung menyoroti sejumlah isu krusial dalam pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (5/8/2025) di DPRD Klungkung, Fraksi Hanura meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan mendasar di tengah masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah pelaksanaan 12 program strategis nasional yang diwajibkan pemerintah pusat kepada daerah dalam lima tahun mendatang. Fraksi Hanura meminta penjelasan detail mengenai persentase dan tahapan pelaksanaan setiap program tersebut di Klungkung, mulai dari pemberian makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggulan, hingga penanganan sampah dan pembangunan bendungan.
“Kami ingin tahu secara jelas seperti apa kesiapan Pemkab Klungkung dalam mengimplementasikan seluruh program strategis nasional ini,” ujar Ketua Fraksi Hanura DPRD Klungkung I Komang Krisna Nata Waisnama.
Persoalan persampahan juga kembali menjadi sorotan. Fraksi Hanura menyebut hingga kini masalah sampah masih menjadi 'momok' yang belum terselesaikan. Mereka mendesak agar Pemkab memiliki perencanaan konkret dan menyeluruh dalam penanganan sampah di seluruh wilayah.
Tak hanya itu, Fraksi Hanura menyoroti persoalan drainase yang buruk saat musim hujan. Mereka meminta solusi jangka panjang untuk mencegah air hujan menggenang di jalan dan menghambat lalu lintas.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Fraksi Hanura mempertanyakan kesiapan Pemkab Klungkung dalam menjalankan program makan bergizi gratis bagi siswa, serta ketimpangan pelayanan kesehatan. Mereka menilai masih banyak warga kurang mampu yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, sementara warga mampu justru mendapatkan layanan gratis.
Nasib petani juga mendapat perhatian. Hanura menilai pelayanan irigasi belum optimal, distribusi pupuk subsidi masih semrawut, dan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tidak diperbarui setiap tahun. Mereka meminta pembaruan data kelompok tani dan pengawasan distribusi pupuk diperketat.
Terkait sektor pariwisata, Hanura mengkritisi maraknya pelanggaran yang terjadi di kawasan wisata, terutama di Nusa Penida. Fraksi ini menekankan pentingnya pengamanan, pengaturan lalu lintas wisatawan, serta pencegahan kecelakaan di objek wisata.
Isu lain yang turut disorot adalah efektivitas program penyediaan air bersih. Hanura meminta agar perluasan jaringan tidak sekadar formalitas, namun benar-benar mengalirkan air ke masyarakat.
Mengenai keuangan daerah, Fraksi Hanura mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja OPD penghasil, namun juga meminta perbaikan sistem retribusi pasar serta transparansi penggunaan dana hibah, khususnya Rp50 juta yang dialokasikan untuk subak. “Harus jelas subak mana yang menerima, agar dana hibah tepat sasaran,” tegasnya.
Sebagai penutup, Fraksi Hanura berharap Pemkab Klungkung mampu menindaklanjuti seluruh masukan dengan serius demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
