BALIEXPRESS.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung menyoroti sejumlah hal krusial dalam sidang paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, yang digelar Selasa (5/8/2025) di Ruang Sidang Sabha Nawa Natya DPRD Klungkung.
Juru bicara Fraksi Golkar, I Kadek Widya Sumartika, menyampaikan apresiasi terhadap penyusunan Ranperda oleh Bupati Klungkung dan jajaran, namun tetap memberikan sejumlah catatan penting. Salah satunya adalah persoalan inkonsistensi dalam perencanaan program dan penganggaran antara dokumen KUPA yang telah disepakati sebelumnya dan angka yang tercantum dalam Ranperda.
“Dalam KUPA tercatat total belanja daerah sebesar Rp1,61 triliun lebih, namun dalam lampiran Ranperda berubah menjadi Rp1,59 triliun lebih. Ada selisih hingga Rp20 miliar. Ini perlu penjelasan dari saudara Bupati,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan lonjakan drastis pada pos pendapatan asli daerah (PAD) lain-lain yang sah. Dalam APBD induk, pos tersebut hanya tercatat sekitar Rp3,1 miliar, namun dalam perubahan meningkat menjadi Rp36,8 miliar lebih.
“Kami mempertanyakan mengapa potensi pendapatan sebesar itu tidak teridentifikasi dalam APBD induk. Apakah ada potensi pendapatan yang sebelumnya tidak tergali maksimal?” ujarnya.
Lebih jauh, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya keseriusan Bupati dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi formalitas administratif.
Tak hanya mencermati angka-angka dalam dokumen penganggaran, Fraksi Golkar juga menyuarakan berbagai aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur dan pelayanan publik di sejumlah wilayah.
Beberapa persoalan yang diangkat di antaranya kabel lampu penerangan jalan (LPJ) yang kendor dan membahayakan warga di wilayah Desa Gembalan menuju Desa Cucukan, saluran irigasi (sipon) yang rusak di sepanjang Desa Negari hingga Desa Lepang bagian timur, hingga minimnya penerangan jalan serta banyaknya pohon rawan tumbang di jalur Bypass Ida Bagus Mantra.
“Kami juga menerima banyak keluhan soal jalan berlubang dan seringnya terjadi kecelakaan di ruas jalan Bypass Ida Bagus Mantra dari Siyut sampai Pesinggahan. Kami meminta Bupati segera berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk penanganan,” tandasnya.
Menutup pemandangan umumnya, Fraksi Golkar kembali menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penanganan yang lambat dinilai menjadi catatan serius bagi pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik. (*)