BALIEXPRESS.ID- Sejumlah proyek fisik di Kabupaten Badung berpotensi mengalami keterlambatan.
Penyebab utamanya adalah belum normalnya arus lalu lintas di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang berdampak pada tersendatnya pasokan logistik, khususnya semen, ke Bali.
Salah satu proyek yang terdampak adalah pembangunan struktur Gedung DPRD Badung.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung, Kadek Dwi Lentari, membenarkan adanya hambatan tersebut.
Bahkan, proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini mengalami deviasi negatif atau progres yang tidak sesuai target.
“Kami sudah melakukan evaluasi terkait proyek gedung DPRD. Memang ada deviasi negatif, tetapi tidak besar,” ujar Dwi Lentari.
Ia menjelaskan, kelangkaan semen menjadi faktor utama keterlambatan, karena menghambat aktivitas pengecoran beton.
"Untuk mendapatkan ready mix (campuran beton) mereka harus antre, karena saat ini terjadi kelangkaan semen di Bali,” ungkapnya.
Hingga 6 Agustus 2025, progres pembangunan baru mencapai 22,6 persen.
Jika distribusi logistik dari Jawa tidak segera pulih, Dwi Lentari memperkirakan keterlambatan penyelesaian proyek akan semakin besar.
“Kami sudah sarankan kepada rekanan untuk memesan ready mix lebih awal,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk proyek lain di Badung, ia memastikan sebagian besar masih sesuai target.
“Untuk proyek lainnya, astungkara masih sesuai target, tapi kami berharap transportasi segera pulih, sehingga logistik untuk pembangunan bisa kembali lanca,” paparnya.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebelumnya telah meletakkan batu pertama pembangunan dan perluasan Gedung DPRD Badung pada 16 Juni 2025.
Pembangunan ini memiliki pagu anggaran Rp85,76 miliar, dengan nilai kontrak Rp73 miliar setelah proses tender dimenangkan oleh PT Tunas Jaya Sanur.
Proyek diawasi oleh Konsultan Pengawas CV Bali Tiga Warna, dengan waktu pelaksanaan 180 hari kalender dan masa pemeliharaan 730 hari kalender. (*)
Editor : I Made Mertawan