BALIEXPRESS.ID – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali diproyeksikan membawa dampak ekonomi signifikan bagi Bali, namun juga menyimpan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, SE., MM.
Menurutnya, dari sisi manfaat, KEK Kura-Kura akan mendatangkan investasi besar dan membuka peluang kerja yang luas.
Baca Juga: Kalah dari Paris Pernandes, Unggahan Edy Boxing Usai Ramai Diserang Netizen
"Jika jangka pendek, investasi Rp 104,4 triliun diperkirakan akan mampu menciptakan 35.036 pekerjaan langsung dan 64.817 pekerjaan tidak langsung. Jika jangka panjang, kontribusi devisa diperkirakan mencapai US$ 31,8 miliar saat beroperasi penuh. Kehadiran KEK diperkirakan dapat menambah 1,2 juta kunjungan wisatawan per tahun dengan belanja turis sekitar US$ 25,6 juta. Pembangunan infrastruktur, pusat riset, dan kawasan maritim modern diharapkan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Denpasar hingga 6,1 kali lipat," jelasnya saat diwawancara, Senin (11/8).
Ia menambahkan, sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, dan kuliner juga akan mendapat efek berganda yang besar, sehingga memperkuat daya saing ekonomi Bali di tingkat nasional maupun internasional.
Prof. Raka menilai, KEK Kura-Kura berpotensi menjadi instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan Bali pada pariwisata konvensional berbasis wisata massal.
Baca Juga: Pelaku Usaha Minta Dilibatkan, Pengelolaan Sampah Efektif Jadi Kunci Atasi Masalah di Bali
"Fokus pengembangan meliputi sektor pariwisata premium, ekonomi kreatif, pendidikan internasional, dan kesehatan. Diversifikasi ini tentu membuka peluang masuknya wisatawan dengan daya beli tinggi, pelaku bisnis kreatif global, dan mahasiswa internasional," ujarnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, KEK ini diharapkan mampu menjadi pendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia Bali.
"KEK Kura-Kura diperkirakan menciptakan 35.036 pekerjaan langsung dan 64.817 pekerjaan tidak langsung pada tahap awal. Peluang ini berasal dari sektor konstruksi, perhotelan, manajemen destinasi wisata, industri kreatif, dan jasa pendukung lainnya. Jika pemerintah daerah dan investor menerapkan kebijakan pelatihan serta prioritas rekrutmen warga lokal, angka serapan tenaga kerja bisa lebih tinggi," terangnya.
Namun, Prof. Raka mengingatkan adanya risiko fiskal akibat berbagai insentif pajak seperti pembebasan PPh, PPN, PPnBM, dan bea masuk yang dapat mengurangi potensi pendapatan daerah.
"Jika keterlibatan pelaku lokal minim, manfaat ekonomi dapat terkonsentrasi pada investor besar, memicu kesenjangan. Kenaikan harga lahan di sekitar kawasan juga berpotensi mendorong gentrifikasi yang memarginalkan masyarakat setempat," katanya.
Ia juga menyoroti potensi monopoli atau dominasi investor dalam pengelolaan kawasan jika tidak diatur dengan baik.
"Kondisi ini dapat mempersulit pelaku UMKM dan pengusaha lokal bersaing karena keterbatasan akses terhadap fasilitas, pasar, atau promosi. Untuk mencegahnya, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi keterlibatan minimal pelaku lokal, memberi insentif bagi kolaborasi antara investor besar dan UMKM, serta membentuk badan pengawas independen yang mengatur persaingan sehat," paparnya.
Baca Juga: Balawan dan Batuan Ethnic Fusion Bakal Meriahkan 'Evening Melodies' di Sthala Ubud Bali
Dari sisi lingkungan, risiko kerusakan ekosistem laut akibat reklamasi, sedimentasi, dan pencemaran juga perlu menjadi perhatian serius.
"Jika tidak dikelola dengan prinsip green development, degradasi lingkungan bisa memicu konflik dengan masyarakat pesisir. Hal ini berdampak negatif pada reputasi Bali sebagai destinasi eco-tourism," tegasnya.
Prof. Raka menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk memastikan manfaat KEK Kura-Kura dapat dirasakan masyarakat Bali secara nyata.
Baca Juga: Inilah Rahasia Baru Papua Selatan Atasi Stunting, Program Makan Bergizi Gratis Jadi Ujung Tombak!
Langkah yang disarankan antara lain pelibatan pelaku lokal, prioritas tenaga kerja setempat, kemitraan UMKM, pengawasan AMDAL, serta transparansi laporan keuangan dan pencapaian target sosial ekonomi.
Agar dampak positif bisa dimaksimalkan, ia menyarankan strategi kolaboratif antara pemerintah, investor, dan masyarakat.
“Dengan kombinasi regulasi ketat dan insentif tepat, KEK bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memperkuat posisi Bali sebagai pusat ekonomi maritim kreatif kelas dunia," tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti