BALIEXPRESS.ID – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar Selatan, kembali menjadi sorotan.
Setelah sempat memicu kehebohan mulai dari dari penggantian nama Pantai Serangan jadi Kura-Kura, hingga nelayan yang terkendala memasuki kawasannya.
Kini muncul spekulasi ada "kura-kura" dibalik percepatan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.
Apalagi, orang-orang atau investor dibalik Kura-Kura Bali bukan kaleng-kaleng. Jejak bisnis itu terkait dengan nama besar, seperti keluarga konglomerat Sjamsul Nursalim.
Proyek yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) ini memiliki struktur kepemilikan yang kompleks.
Berdasarkan penelusuran dari data-data yang diperoleh, salah satu pemegang saham BTID adalah Goodwill Property Investment Limited yang berbasis di Hong Kong, serta PT Trisarana Adikreasi.
Trisarana ini disebut-sebut bagian dari rantai usaha PT Manning Development yang berafiliasi dengan First Pacific Capital Group dengan Direktur bernama Khoo Chin Inn.
First Pacific Capital Group terlibat dalam pengembangan properti salah satunya pengembangan KEK Kura-Kura Bali, melalui anak usahanya, PT Indonesia Prima Property Tbk (OMRE) dengan Husni Ali sebagai Presiden Direktur.
Nah hubungannya dengan keluarga Nursalim, Khoo Chin Inn juga merupakan Direktur di Perusahaan Nuri Holdings (S) Pte Ltd yang memegang 50 persen saham Tuan Sing Holding Limited.
Pendiri Tuan Sing Holding adalah Sjamsul Nursalim dan putranya Wiliam Nursalim merupakan CEO di sana.
Selain itu, berdasarkan Annual Report Tuan Sing Holding Limited pada 2021, mereka disebutkan memiliki sejumlah pengembangan real estate, salah satunya di Kura-Kura Bali, melalui kepemilikan ekuitas di Goodwill Property Investment Limited.
Kehadiran figur-figur besar ini menjadi sorotan publik, mengingat mereka sebagai jejaring bisnis berskala internasional yang menjadi dukungan modal bagi KEK Kura-Kura Bali.
Kontroversi mencuat setelah muncul spekulasi bahwa penutupan TPA Suwung yang menghentikan pembuangan sampah organik sejak 1 Agustus 2025 dan ditargetkan tutup permanen pada akhir tahun, didorong untuk menjaga kenyamanan kawasan KEK dari pencemaran bau sampah.
Namun, Kepala Komunikasi BTID, Zakki Hakim, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan penutupan TPA merupakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengakhiri praktik open dumping.
“Kalau dari kita sih penutupan TPA Suwung ini kan adalah kebijakan dari pemerintah provinsi dan instansi terkait. Sesuai dengan pernyataannya Menteri KLH ya, Kementerian Lingkungan Hidup kepada semua kepala daerah di Indonesia terkait pengolahan sampah tanpa sistem open dumping. Ya, keputusan ini bukan dari kami dan berada di luar kendali kami,” ujarnya, Senin (11/8).
BTID, lanjut Zakki, bahkan ikut berkontribusi dalam solusi pengelolaan limbah, seperti pembangunan TPS3R di Desa Serangan dan uji coba lubang tanam sampah organik untuk pemrosesan mandiri.
Sementara itu, pemerintah tetap berpegang pada rencana penutupan TPA Suwung demi meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Denpasar dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan mengakhiri permasalahan penumpukan sampah yang telah berlangsung puluhan tahun. (*)
Editor : I Gede Paramasutha