BALIEXPRESS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) akan melakukan evaluasi terhadap progres program “Satu Keluarga Satu Sarjana” pada 20 Agustus 2025 mendatang.
Program ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin yang belum memiliki anggota keluarga bergelar sarjana agar dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Kepala BRIDA Provinsi Bali, I Ketut Wica, mengatakan evaluasi ini akan menentukan jumlah total penerima program di seluruh universitas.
“Kita akan mengevaluasi tanggal 20 baru kita akan tahu keseluruhannya ya. Iya, untuk sementara ISI sudah, Udayana sudah, yang universitas negeri semuanya sudah (memenuhi kuota),” ujarnya, Rabu (13/8).
Menurutnya, seluruh perguruan tinggi telah bergerak menyalurkan kuota bagi penerima manfaat.
“Semuanya sudah bergerak,” katanya.
Ia memastikan seluruh kuota akan tersalurkan karena program ini sangat dinanti masyarakat.
“Semua pasti akan karena ini kan salah satu yang sangat ini (diharapkan) sama masyarakat kita, ya,” katanya.
Baca Juga: Beli Emas Kini Kena Pajak? Ini Penjelasan Lengkap PMK 51 Tahun 2025
Wica menegaskan proses verifikasi penerima diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing universitas.
“Verifikasi kita serahkan sepenuhnya kepada universitas karena dialah yang tahu yang mana membutuhkan pendidikan itu,” jelasnya.
Program ini dibuka untuk semua fakultas dan jurusan, kecuali kedokteran yang belum dibuka pada tahun ini.
“Sesuai dengan kemampuan kecuali kedokteran mungkin belum,” katanya.
Baca Juga: Tanggapi Permintaan Maaf Nusron Wahid soal Tanah Milik Negara, Ini Pesan Niluh Djelantik
Ia menyebut faktor biaya menjadi alasan belum dibukanya jurusan kedokteran.
“Ya karena mungkin karena biayanya selain itu ada biaya lain yang harus dikeluarkan. Kelihatannya belum mampu juga,” ungkapnya.
Wica menambahkan, evaluasi pada 20 Agustus akan menjadi acuan sebelum peluncuran resmi program pada September 2025.
“Artinya kan kita akan launching pada bulan September. Artinya setiap saat kita evaluasi gitu,” ujarnya.
Baca Juga: Pelaku Curanmor di Denpasar Timur Ditangkap, Satu Masih Buron
Persyaratan utama program ini adalah berasal dari keluarga miskin yang belum memiliki anggota bergelar sarjana.
“Yang penting dalam satu KK, belum ada sarjana dan KK itu adalah KK miskin yang pertama ya. Yang keluarganya belum ada sarjana dan KK miskin. Itu saja,” tegasnya.
Pihaknya menambahkan, tidak ada batasan usia penerima, penyesuaian diserahkan pada kebijakan kampus masing-masing.
Program ini difokuskan untuk enam kabupaten di Bali, yakni Jembrana, Tabanan, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Klungkung.
Baca Juga: Jam Terbang Tinggi, Nusa Medica Kembali Dipercaya Evakuasi Pasien dari Mataram ke Denpasar
“Untuk Denpasar, Badung, dan Gianyar beliau sudah mampu,” ujarnya.
Tahun ini, Pemprov Bali mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,76 miliar untuk membiayai 1.450 mahasiswa.
Dana tersebut digunakan untuk pendaftaran, Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp1 juta per semester, serta biaya hidup sebesar Rp1,4 juta per bulan.
“Satu yang digunakan adalah untuk membiayai pendaftaran anak-anak itu. Yang kedua untuk UKT anak-anak itu, masing-masing setiap semester Rp1 juta dan biaya hidup Rp1.400.000,” jelas Wica.(***)
Editor : Rika Riyanti