SINGARAJA, BALI EXPRESS - Suara tegas datang dari Koordinator penglingsir puri-puri se-Bali, Cokorda Gde Putra Nindia. Ia mengingatkan bahwa Bali tidak boleh hanya berdiri di atas satu kaki, selatan. Sudah terlalu lama pembangunan di Bali berpusat di Denpasar dan sekitarnya, meninggalkan wilayah utara dalam bayang-bayang ketertinggalan.
“Sejak ibu kota pindah ke Denpasar, semua fasilitas menumpuk di selatan. Bandara, pelabuhan, jalan, semuanya ada di sana. Akibatnya, pertumbuhan luar biasa terjadi di Bali Selatan, sementara di utara ketimpangan terasa jelas,” katanya, Minggu (24/8).
Di hadapan perwakilan dari berbagai daerah—mulai dari Negara, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Karangasem, hingga Singaraja—Cokorda menyuarakan satu tekad. Menyeimbangkan pembangunan Bali. Bukan sekadar wacana, tetapi langkah nyata yang membutuhkan keberanian politik dan komitmen pemerintah.
Harapan itu mengerucut pada satu proyek strategis, bandara internasional di Bali Utara. Selama ini, wilayah utara hanya memiliki Bandara Letkol Wisnu di Buleleng. Namun fungsinya terbatas, hanya untuk latihan. Wisatawan mancanegara tak bisa mendarat langsung di sana.
“Kalau Bali Utara ingin maju, wisatawan harus bisa datang langsung. Tidak bisa hanya mengandalkan jalur darat berjam-jam dari selatan,” tegasnya.
Keberadaan bandara baru dipandang sebagai pintu masuk perubahan. Tak hanya membuka akses wisatawan, tapi juga menghidupkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memberi peluang setara bagi masyarakat di utara.
Di sisi lain, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Bali Selatan sudah kewalahan. Cokorda menggambarkan betapa sesaknya arus wisatawan.
“Semunya pasti pernah lihat, turis asing sampai berjalan kaki sambil menyeret koper di jalan tol karena macet menuju bandara. Itu kenyataan hari ini,” ucapnya.
Baca Juga: Proyek Bandara Bali Utara Segera Masuk Tahap Eksekusi, BIBU Siapkan Dana Rp50 Triliun
Dengan hanya satu landasan pacu, masa depan pariwisata Bali dipertaruhkan. Dalam lima tahun mendatang jumlah wisatawan dipastikan terus bertambah. Satu landasan saja jelas tidak cukup.
Pembangunan bandara, jelas Cokorda, bukan pekerjaan instan. Dari penetapan lokasi, pembebasan lahan, hingga konstruksi, butuh waktu paling tidak lima tahun. Karena itu, keputusan untuk memulai harus segera diambil.
“Kalau menunda lagi, Bali akan semakin tertinggal. Idealnya, Bali punya dua bandara. Satu di selatan, satu di utara. Itu jalan menuju keseimbangan,” ujarnya.
Pandangan ini senada dengan yang pernah disampaikan mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, yang menekankan pentingnya kesiapan dari awal.
Bagi Cokorda, isu bandara Bali Utara bukan semata soal beton dan landasan pacu. Ini tentang masa depan pemerataan. Dengan pintu masuk di utara, wisatawan tak lagi menumpuk di Kuta, Nusa Dua, atau Sanur, tapi juga bisa mengalir ke Lovina, Tejakula, hingga desa-desa adat di pegunungan Buleleng.
“Bandara ini akan menghidupkan UMKM, membuka lapangan kerja, dan memberi kesempatan bagi masyarakat utara untuk ikut merasakan manisnya pariwisata. Bali tidak boleh berat sebelah,” ujarnya. ***
Editor : Dian Suryantini