Bali Balinese Internasional Nasional Nusantara Wisata & Travel Sportainment Politik Kolom Kesehatan Hiburan Features Bisnis Advertorial

Wabup Badung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025

Putu Resa Kertawedangga • Selasa, 9 September 2025 | 02:19 WIB

Wabup Bagus Alit Sucipta saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin (8/9).
Wabup Bagus Alit Sucipta saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung, Senin (8/9).

BALIEXPRESS.ID - Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta, Senin (8/9) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara daring bertempat di ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung.

Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membahas tentang pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyampaikan instruksi untuk Kepala Daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

Baca Juga: Voli Putra Karangasem Bungkam Klungkung 3-0 di Laga Perdana Porprov Bali XVI

“Mengendalikan situasi dan menjaga keamanan serta ketertiban di daerah masing-masing, meningkatkan program pro rakyat, dan mengoptimalkan pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai target penurunan kemiskinan sebesar 0,86 persen per tahun," ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia H. Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan, target penurunan kemiskinan sebesar 0,86 persen per tahun dengan target akhir 5 persen pada tahun 2029.

Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan.

Baca Juga: Jembatan Merah Kerap Makan Korban, Satlantas Klungkung Bakal Inisiasi Diskusi dengan Pengelola Kawasan PKB untuk Cari Solusi

Garis kemiskinan yang naik sejalan dengan garis inflasi, sehingga pengendalian inflasi di daerah menjadi sangat penting.

“Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah, serta termasuk urusan wajib pelayanan kebutuhan dasar sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan berada di tangan kita semua, dan perlu terus berkolaborasi untuk mencapai target yang diinginkan," ungkapnya.

Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta menegaskan, Pemkab Badung berkomitmen dalam menjalankan berbagai program pro rakyat.

Baca Juga: Desak Evaluasi Menyeluruh Pasca Tragedi di PKB Klungkung, KNPI Bali Sebut Kesiapan Pemerintah Lemah

“Pemkab Badung tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan yang inklusif. Dan kami terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui peningkatan program pemberdayaan, penyediaan lapangan kerja, serta pengendalian inflasi yang stabil,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan harus berdampak langsung pada masyarakat.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, benar-benar merasakan manfaat pembangunan, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan mereka terus meningkat,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wabup, Pimpinan OPD terkait dilingkup Pemkab Badung serta Kepala BPS Badung Komang Bagus Pawastra. (*)

Editor : Putu Resa Kertawedangga
#Pengendalian Inflasi #rapat #bagus alit sucipta