BALIEXPRESS.ID – Presiden Prabowo Subianto resmi merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima posisi menteri.
Dari sejumlah nama, dua yang paling mencuri perhatian adalah pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang posisinya kini ditempati Fery Juliantono.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk dampaknya bagi Bali.
Pengamat Ekonomi asal Bali, Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M., memberikan analisisnya.
Baca Juga: Mendag Tinjau Pasar Nyanggelan, Harga Pangan Stabil dan Warga Ditraktir Belanja
Menurut Prof. Raka, reshuffle di dua kementerian strategis itu bisa membawa efek ganda.
“Menkeu baru diharapkan menyeimbangkan disiplin anggaran dengan stimulus pertumbuhan. Sementara itu, Menteri Koperasi yang baru diharapkan memperkuat UMKM yang menyumbang lebih dari 61 persen PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja (BPS, 2023). Namun, risiko transisi adalah ketidakpastian pasar dan masih perlunya konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan kegaduhan di sektor riil maupun finansial,” ungkap Prof. Raka, Selasa (9/9).
Bagi Bali, dampak perubahan ini diprediksi cukup terasa.
Hal ini mengingat lebih dari 60 persen perekonomian daerah ditopang oleh pariwisata dan UMKM.
Baca Juga: Bhabinkamtibmas Tegak Dampingi Vaksinasi Sapi, Perkuat Sinergi dengan Warga
Berdasarkan data BPS Bali 2024, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 5,9 persen, terutama ditopang sektor pariwisata dan konsumsi rumah tangga.
“Namun, ketergantungan pada sektor eksternal membuat Bali rentan. Kehadiran menteri koperasi yang progresif berpotensi mendorong penguatan koperasi digital dan rantai pasok lokal, sehingga UMKM Bali bisa lebih resilien atau memiliki daya tahan,” paparnya.
Prof. Raka menekankan, dalam jangka pendek pemerintah perlu fokus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperlancar akses kredit bagi UMKM, serta mempercepat realisasi belanja negara agar roda ekonomi tidak terhambat.
Sementara dalam jangka panjang, kementerian terkait diharapkan memperkuat fondasi fiskal yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada utang, dan membangun sistem koperasi modern berbasis digital yang mampu bersaing di level global.
Baca Juga: Lulus Cumlaude 3,5 Tahun, Atha Kini Bersiap Belajar di Inggris dengan Beasiswa Penuh
“Khusus untuk Bali, harapannya agar ada kebijakan afirmatif dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, memperluas akses pasar UMKM, serta memperkuat diversifikasi ekonomi agar tidak hanya bertumpu pada pariwisata, melainkan juga pada ekonomi kreatif, pertanian, dan energi hijau,” katanya.(***)
Editor : Rika Riyanti