BALIEXPRESS.ID – Sebanyak tujuh sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Bangli, Bali, hingga kini belum memiliki kepala sekolah (kasek) definitif.
Jabatan yang kosong itu diisi oleh pelaksana tugas (Plt) lantaran kepala sekolah sebelumnya sudah pensiun. Bahkan ada yang sudah setahun masih dipimpin Plt.
Ketujuh sekolah tersebut adalah SDN 1 Buahan, SDN 4 Kintamani, SDN Belanga, SDN 2 Terunyan, SDN 1 Pengotan, SDN 1 Jehem, dan SDN 1 Peninjoan.
Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bangli, Komang Pariartha, mengatakan pihaknya kesulitan mencari guru yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi kepala sekolah.
Guru yang bisa dijadikan kasek harus guru penggerak, baik PNS maupun PPPK. Namun, stok guru penggerak di Bangli sudah terbatas.
Ada guru penggerak PPPK, tetapi tidak bisa ditempatkan sebagai kepala sekolah di sekolah lain.
Selain itu, guru nonpenggerak sebenarnya bisa diangkat, asalkan telah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah (Cakep).
Pariartha menambahkan, aturan terbaru memang membolehkan guru nonpenggerak menjadi kepala sekolah asal mengikuti pelatihan cakep.
Sayangnya, jumlah guru yang sudah mengikuti pelatihan tersebut sudah habis, dan kemungkinan baru ada lagi tahun ini.
Itu pun jumlahnya terbatas karena terkendala anggaran. "Untuk satu guru saja, anggarannya butuh puluhan juta,” ungkap Pariartha.
Oleh karena itu, selain mengandalkan APBD, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa membantu. Dengan demikian, proses pengisian kursi kasek bisa dipercepat.
Data Disdikpora mencatat, sepanjang Januari hingga Desember 2025, ada 15 kepala sekolah yang pensiun.
Jumlah itu belum termasuk yang akan pensiun pada tahun 2026.
Kondisi ini dikhawatirkan membuat sekolah-sekolah semakin lama hanya dipimpin Plt, padahal kewenangan Plt sangat terbatas. (*)
Editor : I Made Mertawan