BALIEXPRESS.ID-Donasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk membantu korban banjir disorot publik. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa penggalangan dana tersebut bersifat sukarela dan berbasis gotong royong, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak.
Dalam keterangan persnya pada Kamis (18/9/2025), Dewa Indra menjelaskan bahwa gerakan gotong royong ini merupakan tindak lanjut dari imbauan Gubernur Bali yang meminta seluruh jajaran pegawai untuk menunjukkan empati atas musibah banjir yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Ini adalah aksi kemanusiaan. Tidak ada unsur paksaan. Besaran donasi hanya pedoman, sifatnya sukarela. Bahkan jika ada yang tidak ikut berdonasi pun tidak masalah,” tegas Dewa Indra.
Imbauan Gubernur ditindaklanjuti dengan pedoman besaran dana gotong royong yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan penghasilan pegawai bersangkutan. Dalam pedoman itu diatur, Gubernur Bali sebesar Rp. 50 juta, Wakil Gubernur Rp. 25 Juta dan Sekda Rp. 3 Juta. Lalu untuk Jabatan Pimpinan Tinggi atau setingkat Kepala Dinas, eselon II/a sebesar Rp. 2,5 juta dan II/b sebesar Rp. 2 juta. Sedangkan untuk eselon III/a ditetapkan sebesar Rp. 1,5 juta dan III/b Rp, 1.250.000
Kemudian untuk kelompok fungsional juga diatur sesuai dengan tingkat jabatan dan besaran penghasilan yaitu JF Utama Rp. 1.250.000, JF Madya Rp. 1.000.000 dan JF Ahli Muda Rp. 500.000.
Untuk di lingkungan sekolah, Kepsek sebesar Rp. 1.250.000, Guru Ahli Madya Rp 1.000.000, Guru Ahli Muda Rp. 500.000, Guru Ahli Pertama Rp. 300.000. Sedangkan pada kelompok PNS Pelaksana disesuaikan dengan golongan pada range Rp. 200 Ribu –Rp. 300 ribu dan PPPK sebesar Rp. 150 ribu.
Baca Juga: Pemkab Klungkung Perkuat Sinergi Hukum Daerah dengan Kanwil Kemenkumham Bali
Menurut Sekda Dewa Indra, besaran tersebut hanya sebagai pedoman saja. “Pegawai dipersilahkan untuk bergotong royong lebih dari acuan, sesuai acuan, lebih rendah dari acuan, atau bahkan tidak ikut bergotong royong karena bersifat sukarela,” terangnya. Diinformasikan olehnya, hingga saat ini total dana gotong royong yang sudah terkumpul sebesar Rp 2.534.820.000 dan sudah disalurkan sebesar Rp 390.000.000. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pegawai yang yang telah dengan sukarela menyisihkan sebagian rejekinya untuk membantu korban banjir.
Masih dalam siaran persnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa dana yang diperoleh melalui gotong royong para pegawai ini digunakan untuk membantu warga yang kehilangan anggota keluarga, mengalami kerusakan rumah dan sarana untuk mata pencaharian. Selain itu, dana gotong royong pegawai ini juga disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam yang kemungkinan bisa terjadi di musim hujan. Karena BMKG memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Nopember 2025 hingga Pebruari 2026.
Ditambahkan olehnya, dana gotong royong para pegawai ini sangat penting dan bemanfaat karena Pemprov Bali bisa dengan cepat memberi bantuan sesaat setelah terjadi bencana. Karena jika menggunakan dana APBD, akan lebih lambat mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi serta prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang harus dilalui.
Menutup siaran persnya,Sekda Dewa Indra menilai imbauan Gubernur Bali kepada para pegawai merupakan hal yang sangat tepat dan positif karena mampu mempercepat proses penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak.
Lebih dari itu, imbauan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kepekaan, kepedulian, empati dan semangat gotong royong para pegawai. Sikap keteladanan untuk bergotong royong telah ditunjukkan Gubernur, Wagub dan Sekda dengan menyetorkan donasi paling awal.
Editor : Wiwin Meliana