BALIEXPRESS.ID – Gubernur Bali Wayan Koster angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bali, Dewa Made Indra, memarahi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam sebuah rapat daring.
Dalam video berdurasi 5 menit 8 detik itu, Indra menyebut Pemprov Bali dihujat habis-habisan setelah beredarnya informasi mengenai imbauan donasi bagi ASN.
Koster menegaskan bahwa apa yang disampaikan Sekda Bali tidak dimaksudkan sebagai teguran berlebihan.
Ia menilai hal itu wajar sebagai bagian dari peran seorang pembina kepegawaian.
Baca Juga: Manfaatkan KUR BRI, Pedagang Nanas Ini Sukses Kembangkan Produk Olahan yang Diminati Pasar
“Enggak negur, enggak, beliaunya enggak negur, enggak. Beliau itu Sekda sebagai pembina pegawai. Wajar saja. Dan ini donasinya adalah sifatnya gotong-royong sukarela. Apa yang jadi masalah?” ujar Koster saat ditemui, Senin (22/9).
Terkait adanya anggapan bahwa donasi dipatok dengan nominal tertentu, Koster menjelaskan acuan jumlah sumbangan didasarkan pada perbedaan jenjang pangkat dan penghasilan ASN.
“Dipatok itu karena tingkat hasilnya beda. Jenjang pangkatnya beda, penghasilan kan beda. Kan ada yang ada yang 30 (juta) ada yang 20, ada yang 15, ada yang 8 per bulan. Kan diberikan acuan. Mau sesuai acuan, mau lebih besar, mau lebih rendah, enggak juga enggak apa-apa, enggak ada masalah,” jelasnya.
Gubernur Bali itu memastikan mekanisme donasi akan dilakukan secara transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Baca Juga: BPBD Jembrana Cek Dua Aliran Sungai, Identifikasi 7 Titik Pemicu Banjir
Ia menyebut pola gotong-royong ini bukan hal baru.
“Oh, ya pasti transparansi. Yang mengelola itu adalah badan kepegawaian daerah. Pasti transparansi, pasti transparan. Pola ini sudah diterapkan waktu erupsi Gunung Agung dan waktu Covid-19. Skemanya sama. Karena namanya gotong-royong. Enggak pakai surat SK segala macam. Apa yang masalah? Ini internal pegawai,” tegasnya.
Koster menambahkan bahwa donasi tidak dikumpulkan atas nama pribadi ASN, melainkan secara kolektif atas nama Pemprov Bali.
“Pemprov. Kan pegawai Pemprov ini. Bukan, ini supaya kolektif bergotong-royong, tidak orang perorang. Ini harusnya didukung karena pola gotong-royong itu adalah jati dirinya masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Pencurian 73 Tabung Gas Elpiji Gudang BUMDes Jembrana Terbongkar, Ini Pelakunya!
Menanggapi isu ancaman mutasi bagi ASN yang tidak ikut menyumbang, Koster membantah dengan tegas.
“Enggak ada bohong. Ini namanya sukarela. Itu dibesar-besarkan. Berarti enggak ada. Siapa (yang bilang?) enggak ada (mutasi). Itu dibesar-besarkan oleh orang itu. Oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Saya sudah pengalaman begini-begini,” ucapnya.
Lebih jauh, Koster menyampaikan alasan di balik penggalangan dana gotong-royong ini adalah untuk antisipasi bencana kedepannya.
Mengingat, Bali saat ini sudah memasuki musim penghujan.
Baca Juga: Tragis! Balita 2,5 Tahun Terperosok ke Sumur Sedalam 15 Meter, Diduga Hendak Ambil Minuman
“Menurut BMKG, saya mengundang BMKG, puncak hujan itu akan mulai terjadi bulan November, Desember, Januari sampai Februari dan hujan besar berpotensi ada bencana. Ini yang saya antisipasi dengan dana gotong-royong ini. Begitu nanti ada bencana, saya langsung kasih. Nah, gitu,” tutupnya.(***)
Editor : Rika Riyanti