BALIEXPRESS.ID - Polemik penutupan akses warga di Banjar Giri Dharma, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, ditindaklanjuti serius oleh pemerintah daerah.
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melakukan pertemuan dengan manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Jaya Sabha pada Senin (30/9/2025) pukul 22.30 Wita.
Pertemuan ini berlangsung dengan agenda utama membahas pagar tembok GWK yang menutup jalan warga.
Dari pihak Pemprov Bali, Gubernur Koster didampingi Karo Hukum, Kadis PUPR, dan Kepala Badan Aset Daerah.
Sementara Bupati Adi Arnawa datang bersama Kabag Tata Pemerintahan. Adapun pihak GWK hadir lengkap dengan jajaran direksi, komisaris, dan staf.
Dalam forum tersebut, Koster menegaskan agar manajemen GWK segera menuruti aspirasi masyarakat serta rekomendasi DPRD Bali dengan membongkar pagar yang menutup akses warga.
“Pembongkaran harus dimulai besok, 1 Oktober 2025, agar warga bisa kembali menggunakan jalan yang sejak lama menjadi akses mereka. Supaya aktivitas warga kembali normal,” tegas Koster.
Instruksi Gubernur Bali ini mendapat dukungan penuh dari Bupati Badung Adi Arnawa.
Keduanya sejalan bahwa kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas segalanya.
Proses pembongkaran diselesaikan secepat mungkin demi mengembalikan kenyamanan aktivitas masyarakat.
Koster juga mengingatkan manajemen GWK agar menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.
"GWK tidak boleh eksklusif, jangan memusuhi warga, melainkan warga harus dijadikan ekosistem yang mendukung keberadaan warga agar aktivitas pariwisata dan citra GWK terjaga dengan baik," kata gubernur dua periode tersebut.
Merespons arahan itu, manajemen GWK menyatakan siap melaksanakan instruksi.
Mereka berkomitmen memulai pembongkaran hari ini, membuka kembali akses masyarakat, serta berjanji menjalin kerja sama dengan warga Desa Ungasan untuk kepentingan bersama ke depan.
Pihak GWK juga menegaskan tidak akan mengulangi kebijakan serupa di kemudian hari.
Langkah tegas ini menyusul rekomendasi DPRD Bali yang diterbitkan pada Selasa, 30 September 2025 malam.
Dalam surat resminya, dewan mendorong Gubernur Bali bersama OPD terkait agar segera mengeksekusi pembongkaran pagar GWK.
Rekomendasi tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Komisi I DPRD Bali, namun tidak dijalankan oleh manajemen GWK hingga batas waktu yang diberikan, yakni 29 September 2025 pukul 00.00 WITA. (*)
Editor : I Made Mertawan