BALIEXPRESS.ID-Barisan relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya untuk segera menindaklanjuti laporan hukum yang menyeret nama Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Rismon Sianipar terkait dugaan ijazah palsu. Laporan resmi atas kasus ini telah dilayangkan langsung oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2025.
Kasus tersebut mencakup dua pokok perkara: dugaan pencemaran nama baik serta penyebaran berita bohong yang dianggap meresahkan publik dan mencemarkan institusi kepresidenan.
Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemkab Badung Terus Gencarkan Normalisasi Sungai
“Jangan ada pembiaran terhadap penyebaran informasi bohong yang bisa merusak tatanan demokrasi dan kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya,” tegas Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).
Desakan serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan. Ia menegaskan pihaknya memberi tenggat waktu 14 hari kepada kepolisian untuk menunjukkan progres hukum yang jelas.
“Kalau tidak ada kejelasan dalam dua pekan ke depan, kami akan kirim surat resmi ke Mabes Polri dan Komisi III DPR RI. Kalau perlu, kami turun ke jalan,” ujar Ade. “Aksi ini lahir dari niat membangun bangsa. Kami tidak ingin hukum menjadi tumpul ke atas.”
Sejumlah tokoh juga turut hadir dalam pernyataan sikap tersebut, di antaranya mantan Wakil Menteri Desa Paiman Rahardjo, pengacara Farhat Abbas, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik, serta elemen relawan Jokowi lainnya.
Baca Juga: Kritik Program MBG, Rocky Gerung Minta Jan Ethes Juga Coba
Di tengah menguatnya dorongan penegakan hukum, muncul kabar yang menyebut Presiden Jokowi akan mencabut laporannya dan melakukan pertemuan damai dengan pihak-pihak yang mempersoalkan keaslian ijazahnya. Namun, informasi ini masih simpang siur.
Salah satu terlapor, pakar digital forensik Rismon Sianipar, mengaku tidak mengetahui pihak yang disebut dalam wacana perdamaian tersebut.
"Saya tidak tahu siapa pihak yang mau berdamai atau diajak berdamai dengan Pak Jokowi," ujar Rismon kepada Fajar.co.id, Kamis (2/10).
Alih-alih menyambut baik kemungkinan itu, Rismon justru menantang agar kasus tetap dibawa ke pengadilan.
Baca Juga: Wamen Ossy Kawal Penuntasan Pengadaan Tanah Exit Tol Padang-Sicincin
“Jokowi sebaiknya tetap pada pendiriannya. Kalau memang yakin ijazah itu sah, buktikan di pengadilan,” ujarnya.
Rismon juga menyatakan dukungannya terhadap pernyataan pegiat hukum Ahmad Khozinudin, yang menilai wacana damai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan mengungkap kebenaran.
Editor : Wiwin Meliana