BALIEXPRESS.ID — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Denpasar mendapat sorotan terkait kondisi sanitasi yang dinilai belum memadai.
Temuan tersebut mencuat saat Anggota DPD RI Perwakilan Bali Komite III, IB Rai Dharmawijaya Mantra, melakukan kunjungan ke SPPG Sidakarya pada Rabu (8/10).
Dalam peninjauan itu, Rai Mantra juga menerima sejumlah keluhan mengenai tingginya angka keluar-masuk karyawan akibat gaji yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut perwakilan BPOM Denpasar, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana program MBG, serta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Rai Mantra menilai perlu adanya tata kelola yang lebih baik dalam penyelenggaraan program MBG di masa mendatang, termasuk evaluasi berkala dan pengawasan hingga ke tingkat sekolah.
Ia menekankan pentingnya perbaikan sistem sanitasi di SPPG Sidakarya, mengingat tempat tersebut melayani sekitar 3.800 siswa.
“Memang di Bali belum ada hal krusial dan masih bisa tertangani. Tapi perbaikan perlu dilakukan,” katanya.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan agar membuat kuesioner untuk siswa guna menilai menu dan pelayanan MBG.
Baca Juga: Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
Menurutnya, pelibatan siswa dan orang tua dalam pengawasan dapat membantu meningkatkan kualitas program.
Sementara terkait keluhan gaji, Rai Mantra berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Jelas akan saya bawa. Jangan sampai di daerah dibuat pusing. Harus memenuhi sumber daya yang seimbang. Kalau satu sumber daya tidak terpenuhi, pasti ada yang tidak berjalan baik,” jelasnya.
Rai Mantra menambahkan, sejauh ini dirinya baru menerima laporan dari Kabupaten Buleleng terkait menu yang sempat viral di media sosial.
“Mudah-mudahan tidak ada laporan lagi. Karena Bali ini cukup baik pelaksanaannya,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Badung Bahas Studi Kelayakan Rencana Kerjasama Bersama IDB Bali
Ia juga menyinggung bahwa kasus keracunan makanan tidak hanya terjadi di Indonesia.
“Di negara maju seperti Jepang dan Eropa pada program yang sama juga masih ditemukan insiden rate. Namun kejadiannya masih di bawah satu persen sementara di Indonesia sudah lima persen. Tapi maklum saja, ini kan baru mulai sehingga untuk mencapai 1 persen apalagi nol perlu hal-hal atau ekosistem yang ditentukan negara sehingga geraknya bagus untuk menekan insiden rate ini,” paparnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, AA Gde Wiratama, mengungkapkan makanan yang disiapkan selama ini sudah sesuai jumlah siswa, sehingga proses pengecekan masih dilakukan secara manual.
Ia berharap di setiap sekolah ada petugas tester agar cita rasa makanan juga dapat dipantau.
Baca Juga: Raziv Ganesha Pimpin PDGI Denpasar Periode 2025-2030, Ajak Sejawat Jaga Solidaritas
Ia mencontohkan temuan menu nasi goreng dengan semangka yang tampak layu.
“Karena nasi gorengnya masih panas dan buahnya semangka sehingga terlihat seperti bonyok dia. Saya hubungi SPPG untuk mengganti buahnya. Harusnya kalau makanan panas, pakai buah berkulit seperti jeruk,” ujarnya.
Sementara itu, Korwil Denpasar Badan Gizi Nasional (BGN), Rio Danar Satria Pratama, menyebut penyaluran program MBG di Denpasar sejauh ini masih berjalan lancar.
“Kendalanya cuma karyawan yang keluar masuk. Terkait gaji itu nanti akan berkoordinasi dengan pusat agar sesuai UMR,” paparnya.
Ia enggan menyebutkan besaran gaji yang dimaksud, namun membenarkan adanya keluhan lain terkait sayur yang ditemukan berulat.
Menurutnya, hal itu justru menandakan bahwa bahan sayur yang digunakan bersifat organik.
Saat ini, di Denpasar terdapat sembilan SPPG yang beroperasi dengan total 40 sekolah penerima program MBG, mulai dari jenjang TK/PAUD hingga SMA/K, dengan jumlah siswa penerima manfaat mencapai sekitar 20 ribu orang.(***)
Editor : Rika Riyanti