BALIEXPRESS.ID - Langkah strategis penataan ulang struktur perangkat daerah di Kabupaten Buleleng mulai memasuki babak penting.
Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan sepakat untuk mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum yang umumnya menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tantangan tata kelola pemerintahan modern—yang menuntut efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas terhadap perubahan kebijakan serta dinamika daerah.
Ketua DPRD Ngurah Arya menilai langkah ini sebagai wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk memperkuat kinerja birokrasi.
Ia menegaskan bahwa arah perubahan struktur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan anggaran.
“Pemekaran dan penggabungan OPD nantinya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi anggaran. Pemekaran dilakukan pada OPD yang memiliki peran penting dalam pendapatan serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga benar-benar terarah pada bidangnya masing-masing,” ujar Ngurah Arya, belum lama ini.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Ni Kadek Turkini, menegaskan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, dan fleksibilitas dalam penataan organisasi agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Sementara Fraksi Golkar, lewat Ni Wayan Parlina Dewi, menyoroti isu krusial kekurangan tenaga pendidik yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
Ia berharap penataan OPD juga menyentuh sektor pendidikan agar persoalan kekurangan guru kelas maupun guru bidang studi dapat teratasi.
Fraksi Nasdem, melalui Wayan Edi Parsa, menekankan dimensi pelayanan publik.
Menurutnya, hasil penataan kelembagaan harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, sederhana, dan empatik.
“Pelayanan harus diberikan dengan hati agar masyarakat merasa benar-benar dilayani dengan baik,” ujarnya.
Sementara Fraksi Gerindra, lewat Luh Marleni, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta distribusi pegawai berbasis kompetensi dan kinerja.
“Hal ini penting agar tidak terjadi stagnasi dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Adapun Fraksi Demokrat–PKB, melalui Ketut Janayasa, memberi catatan agar penataan organisasi tidak menimbulkan keresahan di kalangan aparatur.
Ia menekankan perlunya keseimbangan antara rasionalisasi organisasi dan kesejahteraan pegawai agar tidak terjadi mutasi tanpa arah dan dasar yang jelas. (*)
Editor : I Made Mertawan