BALIEXPRESS.ID - Target pendapatan pajak Kabupaten Badung di tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 9,3 triliun lebih.
Jumlah ini terancam tidak tercapai, lantaran hingga Kamis (23/10) baru tercapai Rp 5,7 triliun lebih atau 62,01 persen.
Anggota DPRD Badung pun menilai penyusunan APBD harus dikoreksi.
Baca Juga: Hasil Kordinasi, Komisi III Pastikan Anggaran Pemkab Badung Tidak Mengendap di Bank
Anggota Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria mengatakan, langkah cepat dan tepat memang perlu dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia meminta agar setiap OPD segera melakukan efisiensi dan pengencangan ikat pinggang untuk menyesuaikan dengan kondisi riil penerimaan pajak yang melambat.
“Laporan yang saya terima Rp 5 triliun lebih sampai tanggal 30 September dari target Rp 9 triliun. Bisakah tercapai? Kalau Rp 1 triliun per bulan mungkin bisa. Tapi kalaupun tidak, kami sudah memberikan masukan kepada TAPD melalui Pak Sekda selaku Ketua TAPD, agar seluruh perangkat daerah segera melakukan pengencangan ikat pinggang,” ujar Satria, Kamis (23/10).
Baca Juga: PIRA Bali Bantu Perbaikan Rumah Korban Banjir di Denpasar
Pihaknya menyebutkan, langkah koreksi dan penyesuaian sangat penting untuk menghindari pemborosan belanja dan memastikan RAPBD tahun 2026 lebih realistis.
Ia menyebut DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan duduk bersama membahas RAPBD 2026 dengan mempertimbangkan capaian nyata tahun ini.
“Belanja-belanja yang bisa dibawa ke tahun 2026 sebaiknya dialihkan. Kami sudah berdiskusi dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi III, dan anggota lainnya agar RAPBD 2026 ini tidak semu dan benar-benar bisa tercapai. Kalau kita berkaca dari 2025, perlu dilakukan koreksi lagi,” ungkapnya.
Baca Juga: Tim Gabungan Tinjau Harga Beras di Klungkung, Pastikan Sesuai Ketentuan Pemerintah
Satria mengerangkan, optimisme yang terlalu tinggi dalam menetapkan target pendapatan daerah sering menjadi masalah.
Ia mencontohkan, dalam tiga tahun terakhir realisasi pendapatan Badung beberapa kali meleset dari target.
Meski terlihat tren penerimaan sempat melonjak signifikan di sektor pariwisata.
“Obsesi kita memang terlalu tinggi. Pendapatan naiknya signifikan, tapi lompat-lompat. Ini yang harus jadi pelajaran. Kalau realisasi sampai 30 September sekitar Rp5,8 triliun, mungkin realistisnya kita pasang Rp7,5 triliun saja di RAPBD 2026,” terangnya.
Politisi asal Mengwi ini juga mengingatkan, pentingnya menyusun RAPBD berdasarkan perbandingan yang seimbang antara potensi pendapatan dan kebutuhan belanja.
Sehingga kedepannya tidak terjadi kebingungan di lapangan.
Penyusunan anggaran pun dinila harus bersifat “apple to apple” dengan data realisasi tahun berjalan.
“Kalau tidak seimbang, pendapatan tinggi tapi belanja tidak bisa dilakukan, perangkat daerah juga bingung. Sudah dilelang dan dikontrak, tapi pendapatannya tidak ada. Karena itu kami di Dewan memberi masukan, mari kita duduk bersama dan susun RAPBD yang realistis,” tegasnya.
Lebih lanjut dengan melihat kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan sektor pariwisata yang belum sepenuhnya stabil, pihaknya mendorong, Pemkab agar menyusun kebijakan fiskal yang lebih hati-hati.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara belanja publik dan ketersediaan pendapatan, tanpa mengganggu pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Lebih baik kita membuat RAPBD yang realistis dari fakta di lapangan. Kalau kondisi seperti ini, lebih aman target PAD kita pasang di angka 7 sampai 8 triliun saja. Dengan begitu perangkat daerah bisa bekerja dengan tenang dan efektif,” jelasnya. (*)
Editor : Putu Resa Kertawedangga