SINGARAJA, BALI EXPRESS – Suasana Lobi Kantor Bupati Buleleng tampak lebih hangat dari biasanya, Jumat (24/10) pagi. Belasan pejabat tampak berbaris rapi dengan wajah penuh harap. Hari itu menjadi momen penting, Pemerintah Kabupaten Buleleng resmi mengisi sejumlah jabatan strategis yang telah lama kosong.
Sebanyak 19 pejabat dilantik untuk menempati jabatan pimpinan tinggi pratama dan 43 administrator di lingkungan Pemkab Buleleng. Dari jumlah itu, beberapa nama lama kembali ke posisi yang sudah tak asing, sementara beberapa lainnya menjadi wajah baru yang membawa semangat segar.
Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan penataan ulang sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai.
“Pelantikan hari ini dilakukan berdasarkan hasil seleksi terbuka dan pertimbangan meritokrasi. Tidak ada demosi, hanya ada promosi dan rotasi. Semua sudah melalui proses sesuai regulasi,” tegas Bupati Sutjidra.
Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah dr. Sucipto, yang kini resmi kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Posisi kepala dinas kesehatan sejatinya telah diembannya beberapa tahun lalu. Pada kepemimpinan Pj. Ketut Lihadnyana, dr. Sucipto terdampak mutase dan digeser menjadi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buleleng.
Bagi banyak pegawai di Dinas Kesehatan, kembalinya Sucipto dianggap sebagai “kepulangan ke rumah lama”. Ia dikenal luwes, cepat tanggap, dan dekat dengan jajaran di lapangan.
Selain wajah lama, pelantikan kali ini juga menandai munculnya sosok baru yang mencuri perhatian. Made Pasda Gunawan. Ia kini resmi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Pria dengan usia kepala tiga itu pun menjadi kadis termuda di jajaran Pemkab Buleleng.
Baca Juga: Akses Penting Antarwilayah, Peningkatan Jalan Petandakan–Pegadungan Segera Rampung
Pasda dikenal sebagai birokrat muda yang energik dan visioner. Kariernya terbilang cepat menanjak. Jabatan terakhirnya sebelum menempati posisi pimpinan adalah Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
Pelantikan ini sekaligus mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya mengalami kekosongan, sebagai bagian dari langkah penyegaran dan penguatan kinerja birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas.
Rotasi ini merupakan bentuk penyegaran organisasi serta upaya memberikan pengalaman baru bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Buleleng.
“Kalau sudah lama di satu OPD, biar mereka bisa bekerja di tempat yang berbeda. Ini sekaligus membina suasana baru dan memperluas wawasan dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Bupati Sutjidra juga menekankan bahwa rotasi ini tidak hanya sekadar perpindahan posisi, tetapi merupakan bagian dari strategi meritokrasi dan pembinaan karier aparatur. Pejabat yang ditempatkan di posisi baru diharapkan mampu menunjukkan prestasi, dedikasi, serta loyalitas tinggi terhadap pemerintah daerah.
“Di tempat yang baru, mereka harus bisa berprestasi, berdedikasi, loyal kepada pimpinan, dan menjaga etika serta moralitas. Jangan sampai ada tindakan yang mencederai kepercayaan masyarakat,” pesannya.
Selain itu, pelantikan ini juga menjadi bagian dari persiapan perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang tengah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Proses ini diharapkan rampung pada akhir tahun 2025.
Bupati Sutjidra memastikan, perampingan dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak menimbulkan permasalahan kepegawaian.
“Saya sangat berhitung agar perampingan tidak menimbulkan masalah baru. Semua pejabat tetap mendapatkan posisi sesuai eselon dan kompetensi. Tidak ada yang tersakiti,” jelasnya.
Dengan langkah penyegaran dan perampingan ini, Bupati Sutjidra berharap birokrasi Pemkab Buleleng semakin adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Dengan penyegaran ini, saya harap pelayanan publik semakin cepat, efektif, dan efisien. Semua harus bergerak seirama dalam membangun Buleleng yang bersih, melayani, dan berdaya saing tinggi menuju clean and clear government.”tutupnya.
Untuk diketahui, beberapa penggabungan OPD yang direncanakan di antaranya meliputi Dinas Pekerjaan Umum dengan Perkimta, Dinas Pariwisata dengan Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, serta Dinas Pertanian dengan Ketahanan Pangan. Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah akan diperluas menjadi dua lembaga baru, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah. ***
Editor : Dian Suryantini